NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah akan merevisi daftar proyek infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), apabila konstruksi belum dilakukan hingga triwulan III-2019. "Kriterianya begini, kalau konstruksi belum dimulai pada kuartal tiga 2019, maka kita drop," kata Darmin saat ditemui di di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/3).

Darmin mengatakan sebelum pemerintah mengeluarkan Perpres terbaru mengenai infrastruktur yang keluar dari PSN, saat ini sedang dilakukan evaluasi mendalam mengenai kelangsungan proyek-proyek tersebut. "Kita 'review' mana yang sudah 'financial close', dan yang tidak mungkin (dilanjutkan), kalau kita lihat perkembangan hingga akhir kuartal tiga 2019, karena setelah itu pemerintahan berakhir," katanya.

Meski demikian, Darmin belum mau mengungkapkan proyek-proyek yang akan dikeluarkan dari PSN, termasuk penerbitan Perpres yang masih menunggu seusai Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 245 proyek infrastruktur masuk PSN plus dua program unggulan yang mencakup proyek ketenagalistrikan dan industri pengembangan pesawat terbang.

Daftar prioritas itu meliputi proyek di berbagai bidang seperti jalan tol, perkeretaapian, pelabuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, air minum, limbah dan bendungan serta energi asal sampah. Pemerintah pernah melakukan evaluasi mengenai PSN dan menghapus lima proyek dari daftar yaitu "High Voltage Direct Current" (HVDC), PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9 dan 10, PLTA Karangkates IV (250 MW), PLTA Kesamben (37 MW) dan PLTA Lodoyo (10 MW).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada awal Januari 2018 meresmikan tiga infrastruktur yang masuk PSN di Nusa Tenggara Timur yaitu Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malak.

Dalam rapat kabinetnya beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Saat membuka Sidang Kebinet Paripurna yang membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2019, Jokowi meminta PSN yang belum selesai di 2017 harus segera dirampungkan. "Saya minta program prioritas dan proyek strategis nasional yang belum selesai di 2017 agar segera dirampungkan dan dituntaskan," kata Jokowi.

Untuk yang 2018, Jokowi meminta kepada seluruh pejabat kabinet kerja untuk mulai dikerjakan dengan rencana yang matang, sehingga pengerjaan di lapangan bisa berjalan lancar. "Untuk itu saya minta menko perekonomian mengevaluasi lagi program proyek yang bisa betul-betul dieksekusi, mana yang tidak mungkin untuk dilaksanakan ini harus diputuskan cepat," terang Jokowi.

Diketahui, sejak 2015 pemerintah menetapkan ada 245 proyek yang masuk sebagai proyek strategis nasional. Seluruh PSN tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan revisi Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menjadi Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mencatat 245 proyek ditambah dua program dengan estimasi total nilai investasi Rp 4.197 triliun.