OJK Siapkan Penyempurnaan Aturan Fintech

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan penyempurnaan peraturan untuk menertibkan industri teknologi finansial (fintech) agar lebih transparan dan mempermudah pengelolaan risiko dari bisnis layanan pinjam meminjam. “OJK sedang mengatur konsepnya agar industri ini lebih transparan dan pemberi dana bisa mengukur risiko," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida di Jakarta, Rabu (14/3).

Nurhaida mengatakan penyempurnaan peraturan ini bisa memfasilitasi dan mendorong industri fintech untuk tumbuh lebih baik dengan tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan dan transparansi yang lebih baik, tambah dia, maka tidak ada lagi persoalan bunga tinggi yang bisa menjadi faktor penghambat berkembangnya industri fintech.

"Kalau misalkan nanti Fintech berkembang dan yang meminjamkan dana makin banyak, peminat juga makin bertambah, maka perkembangan industri ini akan makin alami dan lama-lama 'cost'nya turun," katanya. Nurhaida mengharapkan penyempurnaan peraturan ini bisa selesai paling lambat semester I-2018 agar tata kelola maupun mitigasi risiko dari industri fintech dapat lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Nurhaida mengatakan saat ini baru 36 pelaku fintech yang telah terdaftar di OJK dan sebanyak 42 pelaku fintech sedang dalam proses pendaftaran. "Fintech yang 'peer-to-peer lending', yang sudah terdaftar ada 36, tapi baru satu yang sudah berizin," kata Nurhaida.

Nurhaida mengharapkan pelaku industri fintech yang belum mendaftar ke OJK segera melakukan registrasi, agar pemantauan dan fasilitasi terhadap bisnis layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial bisa dilakukan. "Yang belum mendaftar mungkin ada 165 atau 170an. Dalam pantauan kami, ada 170an, tapi ini berkembang terus," tambahnya.

Sebelumnya, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) untuk mendukung pertumbuhan industri fintech.

BERITA TERKAIT

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

Asosiasi Fintech Klaim Proaktif Lindungi Konsumen

  NERACA   Jakarta - Dalam 3 bulan terakhir, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)…

Ekspansi di Timur Indonesia - SOTS Siapkan Investasi Rp 250 Miliar

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan bisnis properti lebih agresif lagi di tahun depan, PT Satria Mega Kencana (SOTS) memiliki rencana…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BJB Diminta Atasi Rentenir

      NERACA   Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Bank BJB ikut melindungi masyarakat agar…

Mandiri Syariah Tawarkan Solusi Hedging Syariah

  NERACA   Surabaya - Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyediakan solusi mitigasi risiko fluktuasi mata uang melalui produk hedging…

Adira Insurance Hadirkan Asuransi Perjalanan

      NERACA   Jakarta – PT Adira Insurance menyiapkan produk asuransi perjalanan yaitu Travellin. Digital Business Division Head…