Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengharapkan Jakarta pada tahun 2020 bisa mencapai target sebagai destinasi wisata halal yang bisa bersaing dengan kota lainnya di Asia.

"Kita ingin pada 2020 Jakarta bisa mencapai target sebagai kota dengan destinasi dan wisata halal yang bisa bersaing. Kita juga targetkan satu juta global halal tourism bisa datang ke Jakarta untuk lima tahun ke depan," kata Sandiaga saat meluncurkan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata Halal dan Destinasi Halal di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (7/3), seperti yang dilansir dari Antara.

Sandiaga lanjut mengatakan, eksistensi budaya Betawi yang telah ada akan dibalut dengan unsur halal, sehingga menarik lebih banyak turis sekaligus menciptakan lapangan kerja."Karena kita tidak ingin begitu pariwisata 'booming', lapangan kerjanya akhirnya tidak siap. Makanya kita menggandeng Masyarakat Ekonomi Syariah di sini dan forum pelajar dari beberapa universitas untuk menyiapkan SDM-nya," ujar Sandiaga.

"Dengan tenaga kerja yang siap. Jadi kita tidak harus mengimpor tenaga kerja dari asing untuk pariwisata halal ini, begitu 'booming'. Tapi kita sudah siapkan SDM," lanjutnya.

Peraturan Gubernur (Pergub) terkait wisata halal sudah ditandatangani, namun perlu penyempurnaan lebih lanjut."Mulai dari pertama yang diatur destinasinya, insentif-insentif apa yang kita berikan. Juga kesiapan daripada SDM, kesiapan daripada regulasi -regulasi turunannya, SKPD mana saja yang bertanggungjawab. Pergubnya mengatur itu sehingga kita lebih komprehensif untuk menggarap destinasi wisata halal," kata Sandiaga.

Berbicara mengenai destinasi halal, Jakarta bukan satu-satunya kota di Indonesia yang mengimplementasikan konsep tersebut.Sebelumnya, Banyuwangi, Padang, Aceh sudah lebih dulu melakukannya sejak beberapa tahun yang lalu.

Sementara itu, Agus Yuliawan, Pemerhati Ekonomi Syariah mengatakan wisata halal kini merupakan tren yang terjadi di berbagai negara di belahan dunia saat ini. Mereka memandang pertumbuhan populasi dan demografi Muslim dunia menjadikan peluang market tersendiri bagi pertumbuhan bisnis halal dunia.

Ceruk bisnis inilah yang kini mulai dirambah oleh negara-negara maju di Eropa dan Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand dalam memaksimalkan bisnis halal dengan banyak memproduks berbagai jenis produk dan jasa. Mengikuti tren indusri halal dunia tersebut, Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat populasi Muslim terbesar di dunia juga tidak boleh ketertinggalan, apalagi Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara lain seperti kekayaan destinasi yang merupakan potensi tersendiri.

Destinasi wisata di Indonesia sangat unik dibandingkan dengan negara lain yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, seperti gunung, pantai, budaya dan lain-lain. Potensi destinasi tersebut--sebenarnya jika dikelola dengan benar, bisa menghadirkan nilai tambah bagi pendapatan atau income masyarakat. Bahkan, dari destinasi - destinasi wisata tersebut memiliki multiplaier effect terhadap beragam bisnis seperti perhotelan, kuliner, kerajinan tangan, fashion, travel. Peluang ini sebenarnya yang bisa dijadikan kebijakan oleh pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata halal di tanah air. Namun yang menjadikan pertanyaan sejauh ini adalah sejauh mana keseriusan dari pemerintah dalam membangun wisata halal di Indonesia? Bagaimana road-map nya dan bagaimana mengintegrasikannya?

Sejauh ini masyarakat belum begitu banyak mengetahui tentang literasi dan sosialisasi tentang wisata halal secara komperehensif dan masif bersifat parsial. Bahkan dalam konsep pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah sangat minim dalam memasukkan wisata halal dalam program pembangunannya. Ini artinya apa ? Bahwa konsep pembangunan wisata halal tidak bisa hanya domain dari pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah harus pula dilibatkan. Maka dibutuhkan sebuah sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan wisata halal tersebut. Tanpa keterlibatan pemerintah daerah sangat imposible wisata halal itu bisa terwujud dengan baik.

Karena itu, kajian dan studi potensi wisata halal di masing-masing pemerintahan daerah perlu dilakukan dengan demikian ada arahan secara kebijakan layak atau tidak layaknya suatu daerah itu dikembangkan wisata halal. Apa yang terjadi di Yogyakarta, Banyuwangi dan Lombok NTB bisa menjadi sebuah kajian bagaimana respon pemerintah daerah dalam mengembangkan industri wisata halal.