NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama strategis dalam rangka optimalisasi sumber daya kedua institusi negara tersebut dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Cilangkap, Jakarta, Senin (5/3).

Melalui siaran pers, Rini menjelaskan kerja sama ini bentuk sinergi, serta dukungan antara Kementerian BUMN dan TNI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing agar dapat terselenggara dengan baik. Hadir dalam acara tersebut, Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro; Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra, serta pejabat dan tamu undangan lainnya.

Kementerian BUMN dan TNI memanfaatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan fasilitas, serta sosialisasi dalam rangka optimalisasi sumber daya BUMN dan TNI. "Dalam hal ini, TNI akan memberikan dukungan kelancaran tugas dan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” kata Rini.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyambut baik kerja sama tersebut. Ini langkah baik kemitraan strategis kedua pihak, mengoptimalkan sumber daya masing-masing, yang selama ini belum pernah dilaksanakan kedua institusi ini sebelumnya. Kementerian BUMN akan meningkatkan percepatan penyediaan infrastruktur fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), yakni melalui program bedah rumah veteran, renovasi sekolah, infrastruktur dasar, jalan atau jembatan untuk masyarakat.

Ke depan, diharapkan kemitraan Kementerian BUMN dan TNI terjalin semakin erat untuk saling mendukung, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur demi kemajuan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, baik TNI maupun BUMN akan melaksanakan perjanjian sesuai porsi tugas dan fungsinya. "Tentu saja, semuanya dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Rini. Kesepakatan ini berdurasi lima tahun dan akan dievaluasi untuk masa berikutnya.