NERACA

Manokwari - Obligasi atau surat utang dinilai bisa menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan bagi pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat.”Pemerintah daerah bisa menerbitkan surat utang atau obligasi melalui kantor Bursa Efek Indonesia. Ini menjadi solusi pembiayaan pembangunan fasilitas publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah," kata Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Manokwari, Adevi Sabath di Manokwari, pekan kemarin.

Menurut dia, penerbitan obligasi yang dilakukan pemerintah daerah sekaligus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Melalui penerbitan obligasi, lanjutnya, pemerintah memberi peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi. Dalam jangka waktu tertentu, dana masyarakat akan dikembalikan dengan tambahan berupa hasil investasi tersebut.”Jadi kalau pemerintah daerah menerbitkan surat utang, masyarakat akan membelinya sebagai bentuk investasi. Sebagai investor, masyarakat akan memperoleh kupon dari setiap investasi yang dilakukan,”ujarnya.

Hal ini sudah dilakukan pemerintah pusat dan sejumlah daerah di Indonesia untuk infrastruktur. Seperti pembangunan jalan tol di Solo, Jawa Tengah. Di sana pemerintah daerah menerbitkan obligasi untuk membiayainya dan Papua Barat, kata Adevi juga bisa melakukan hal yang sama.

Dirinya menjelaskan, syarat penerbitan obligasi daerah antara lain, antara lain, transparansi atas kegiatan atau pembangunan fasilitas publik yang akan dilakukan, mendapat persetujuan DPR, dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Koordinasi Kementerian Keuangan serta teregistasri di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”Memang banyak syaratnya dan prosesnya pun panjang. Tapi kalau ini dilakukan setidaknya ada solusi lain untuk membangun daerah," ujarnya.

Dari syarat-syarat tersebut, prospektur merupakan poin utama yang menjadi penilaian.”Itu semacam proposal, berisi segala hal tentang kegiatan pembangunan fasilitas publik yang ingin dibangun,”tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fakhri Hilmi pernah bilang, saat ini ada tiga pemda yang relatif siap menerbitkan obligasi daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemprov DKI Jakarta. Namun, Pemprov Jateng yang sudah menunjukkan keseriusannya untuk menerbitkan obligasi daerah dengan melakukan persiapan di daerah.”Memang sedang dalam proses, disiapkan secara intens. Kalau saya lihat jangka waktunya bisa sampai dengan akhir tahun ini. Mereka masih di tahap awal persiapan di daerahnya. Masih ada tahapan meminta persetujuan dari DPRD dan pengajuan ke Kemenkeu dan Kemendagri. Kalau sudah ada baru 'filing' ke OJK," kata Fakhri. (ant/bani)