Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari 

NERACA

Malang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan layanan dalam penyaluran dananya kepada Koperasi dan UKM (KUKM). Salah satunya dengan menetapkan target maksimal pencairan dana bergulir yang diusulkan oleh KUKM.

Direktur Utama LPDB Bramansetyo, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan dana bergulir usulan dari KUKM bakal cair maksimal 21 hari setelah seluruh berkas persyaratan yang diajukan terpenuhi. Dengan penetapan target hari ini diharapkan tidak ada lagi masa penantian yang cukup lama dan melelahkan."Kita akan permudah syarat dan memperpendek jangka waktunya, dulu SOPnya 15 hari tapi kenyataan bisa sampai 5 bulan. Sekarang kita tentukan 21 hari, pegang janji saya. Saya kira sinergi dengan beberapa lembaga bisa kita lakukan itu," kata Braman dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pemberdayaan KUMKM Tahun 2019 di Batu, Malang, Jawa Timur, Rabu (14/2).

Bramansetyo menambahkan pihaknya akan segera merespon usulan dari KUKM yang masuk dan mempelajari seluruh berkas persyaratan yang ada. Apabila didapati beberapa berkas persyaratan tidak terpenuhi, pihaknya akan segera menginformasikan agar pengurus KUKM segera memenuhinya agar target percepatan penyaluran bisa terpenuhi. 

Kemudian dia juga menambahkan bahwa belum lama ini banyak pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin memangkas proses atau syarat dalam pengajuan dana ke LPDB. Akibatnya dana bergulir yang disalurkan rentan diselewengkan. Oleh sebab itu demi untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya bersinergi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM di daerah untuk dapat memantau dan membina agar seluruh rangkaian prosesnya dipenuhi tanpa adanya pemalsuan dokumen.

Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan pengelolaan dana bergulir oleh KUKM agar tidak disalahgunakan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi (_fintech_) yang kini tengah dibangun oleh LPDB. Dia berharap dengan cara-cara ini dana APBN ini tidak ada satu rupiahpun yang akan menguap sia-sia."Kita butuhkan kejelian kepala dinas selalu pembina di daerah sehingga ketika ada usulan seperti itu contohnya surat kesehatan koperasi dipalsukan dan lainnya itu mereka harus cek dokumen aslinya bagaimana, nah ini kadang -kadang masih lolos, makanya kita minta mereka jeli," ujarnya.

Dia pun mengakui bahwa proses pengajuan dana bergulir di LPDB memang tidak mudah dan banyak syarat yang harus dilampirkan. Hal itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Namun dia menegaskan bahwa hal itu dilakukan semata-mata untuk menjamin agar KUKM bisa tumbuh lebih baik dengan bantuan pemerintah.

"Persyaratannya memang rigid dan banyak tapi bunganya kan rendah, berbeda dengan bank, kalau bank itu syaratnya sedikit tapi jangan salah bunganya tinggi," pungkasnya. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Ketua Umum Relawan Ndaru Aditya Yusma Berkunjung ke Wamen Ketenagakerjaan, Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU: Membangun Sinergi untuk Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

NERACA Jakarta - Hari Kamis ini, tanggal 25 April 2024, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, terjadi pertemuan silaturahmi yang berkesan antara…

Ketua Umum Relawan Ndaru Aditya Yusma Berkunjung ke Wamen Ketenagakerjaan, Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU: Membangun Sinergi untuk Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

NERACA Jakarta - Hari Kamis ini, tanggal 25 April 2024, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, terjadi pertemuan silaturahmi yang berkesan antara…

PT JIP Hadirkan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pintar di Kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan

NERACA Jakarta – Dalam upaya meneruskan pengembangan konsep Kota Cerdas (Smart City) dan Jakarta sebagai kota global, PT Jakarta Infrastruktur…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Sangap Surbakti: Silahkan Parpol Pendukung Lawan Politik Prabowo Bergabung, Asal Jangan Ada Kepentingan Politik Jahat!

NERACA Jakarta - Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti menyambut baik mengenai kabar bergabungnya partai politik…

Sekda Kota Sukabumi Tekankan Peningkatan PAD Dalam Mendukung Pembangunan - Diperingatan Hari Otda ke 28

NERACA Sukabumi - Otonomi daerah adalah upaya untuk melakukan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah, dengan maksud mengurangi dominasi pemerintah pusat…

Palembang Raih Penghargaan Penerapan Pelayanan Terbaik Enam Nasional

NERACA Palembang - Pemerintah Kota Palembang Sumatera Selatan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal…