Wali Kota Depok: Pejabat Negara Bisa Jadi Contoh Dalam Berzakat

Wali Kota Depok: Pejabat Negara Bisa Jadi Contoh Dalam Berzakat

NERACA

Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan semangat mengeluarkan zakat sebaiknya dimulai dari para pejabat negara dan para kepala daerah yang memberikan contoh teladan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

"Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi nishob dan haulnya, yang peruntukannya secara umum adalah untuk pemberdayaan ummat dan masyarakat," kata Idris menanggapi wacana pemotongan zakat bagi ASN, di Depok, Senin (12/2).

Ia mengatakan tata kelola zakat diserahkan kepada pihak yang kompeten, seperti Baznas atau badan pemerintah lainnya yang kredibel. Hal ini kata dia untuk meyakinkan kepada masyarakat, bahwa penyaluran zakat dijamin sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus membuktikan niat baik pemerintah dalam keberpihakannya kepada wong cilik.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mewacanakan melakukan pungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memotong gaji sebagai kewajiban ASN muslim dalam menunaikan kewajiban zakatnya."Tidak ada kata kewajiban, tetapi pemerintah memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat," kata Lukman.

Secara teknis, dia mengatakan bahwa pemotongan gaji ASN untuk zakat itu akan disertai dengan surat kesediaan aparatur terkait. Dengan begitu, ASN Muslim dapat menolak gajinya dipotong dengan mengajukan surat tertulis kepada atasannya. Misalnya, ASN berkeberatan gajinya dipotong karena telah menunaikan zakat di lembaga amil zakat lain atau karena faktor mendesak lainnya.

Selain itu, tidak semua ASN Muslim akan dipotong gajinya untuk zakat. Gaji yang dipotong adalah pegawai dengan nilai total gaji kotor dengan memenuhi unsur nisab dan haul. Pemotongan itu tidak dilakukan Kemenag, tetapi oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Adapun soal regulasi yang ada tentang pengaturan zakat, terdapat sejumlah aturan yang ada di antaranya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat, Inpres 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/D dan Permenag 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Ant

BERITA TERKAIT

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara"

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara" NERACA Jakarta - Pengacara terkemuka Otto Hasibuan mengharapkan majelis hakim Tipikor Jakarta yang…

Paripurna Renja & HUT DPRD Kota Depok - OPD Harus Jamin Kepastian Hukum Perijinan Investor

Paripurna Renja & HUT DPRD Kota Depok  OPD Harus Jamin Kepastian Hukum Perijinan Investor NERACA Depok - Rencana Kerja (Renja)…

Disharmoni Petinggi Negara

Belum lama ini ada perdebatan cukup keras yang mencuat ke publik, soal perlu tidaknya impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

YEL Dukung PLTA Batangtoru Ramah Lingkungan

YEL Dukung PLTA Batangtoru Ramah Lingkungan NERACA Jakarta - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan merupakan…

PT Rekadaya Elektrika Gelar Program CSR Pelatihan HTHT di Bukittinggi - Agar Kualitas Hidup ABK Lebih Baik dan Mandiri

PT Rekadaya Elektrika Gelar Program CSR Pelatihan HTHT di Bukittinggi  Agar Kualitas Hidup ABK Lebih Baik dan Mandiri NERACA Bukittinggi…

Proses Penyaluran Dana LPDB Tetap Berjalan

Proses Penyaluran Dana LPDB Tetap Berjalan NERACA Jakarta - Realisasi penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro…