Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa Perlu Ditingkatkan

NERACA

Jakarta - Pengawasan terhadap penggunaan dana desa yang telah dikucurkan selama beberapa tahun terakhir perlu untuk ditingkatkan mengingat masih adanya sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan perangkat desa.

Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono dalam rilis, Kamis (8/2), mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di berbagai daerah. Hal itu, ujar dia, antara lain mengingat masih minimnya kapasitas dan integritas perangkat pemerintahan desa.

Ia mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar proses hukum yang terkait korupsi dana desa dapat berjalan dengan baik dan benar.

Politisi PKS itu menegaskan, penggunaan dana desa seharusnya dilakukan dengan efisien dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, ujar Sutriyono, penggunaan dana desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik hingga mendongkrak daya saing dari kawasan pedesaan di Tanah Air.

Sebelumnya, kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran dana desa pada tahun politik seperti sekarang ini. ICW melihat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar yang lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

LSM antikorupsi tersebut menilai, berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa dikhawatirkan semakin menjadi pada 2018, tahun kontestasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. Untuk mencegah semakin maraknya penyalahgunaan anggaran desa, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah menjamin akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang terbuka dan masyarakat desa yang aktif, komitmen, kesadaran, dan pengetahuan masing-masing pihak tersebut perlu dibangun.

ICW mengimbau kepala daerah untuk bersikap profesional dan tidak memanfaatkan anggaran desa dan kepala desa sebagai alat pemenangan pemilu. Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga dinilai perlu mengingatkan kepala desa untuk tidak berafiliasi dengan calon kepala daerah tertentu serta melapor apabila dipaksa menyalahi aturan oleh pihak tertentu. Sementara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu aktif mengawasi pencairan dana desa.

Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada sekitar 75 ribu desa cukup besar dan rentan penyalahgunaan. Ant