Pakar: Arief Hidayat Pertaruhkan Kredibilitas MK

NERACA

Yogyakarta - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atmajaya Yogyakarta Hestu Wisnu Handoyo mengatakan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mempertaruhkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil putusan lembaga itu.

"Perilaku Arief sebagai Ketua MK sangat berpotensi mempengaruhi hasil putusan MK ke depan," kata Hestu dalam diskusi mengenai martabat Mahkamah Konstitusi (MK) di Sekretariat Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Yogyakarta, Senin (5/2).

Menurut Hestu, dalam sitem ketatanegaraan di Indonesia, MK merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki supremasi dalam menjaga keseimbangan antara politik dan hukum."Kita lihat saja kasus-kasus yang ditangani banyak berkaitan dengan politik misalnya sengketa partai politik, peninjauan kembali Undang-Undang (UU), hingga pembubaran parpol," ujar dia.

Di sisi lain, MK juga memiliki peran sentral dalam menjaga "checks and balances" antar cabang kekuasaan atau institusi negara berdasarkan prinsip demokrasi."MK adalah satu-satunya harapan kita di tengah susahnya hukum memenangkan kepentingan politik. Namun ketika justru politik yang mendominasi maka selesai sudah," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, posisi ketua MK harus dipastikan memiliki kredibilitas yang kuat serta bebas dari cacat etik, serta kepentingan politik. Pasalnya hakim, terlebih ketua MK juga memiliki kewenangan yang kuat dalam membuat penafsiran hukum dalam menyelesaikan perkara."Kalau etika sudah cacat atau memiliki kepentinhan politik maka akan mempengaruhi proses penafsiran hukum terhadap perkara yang ditangani," kata dia.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin Mochtar mengatakan dengan dua pelanggaran kode etik yang dilakukan Arief Hidayat sebaiknya memiliki kesadaran untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua MK tanpa perlu desakan."Saya tidak mengatakan Pak Arief harus mundur tapi keputusan mundur adalah hal yang arif," kata dia.

Zaenal khawatir dengan adanya pelanggaran kode etik berupa lobi politik yang dilakukan Arief Hidayat dengan DPR, maka putusan-putusan MK sangat rentan diperjualbelikan."Artinya kalau nanti putusan MK bisa dibarter maka akan rubuh hukum konstitusi di Indonesia," ujar dia.

Seperti diwartakan selama menjabat Ketua MK, Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Pada 2016, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK. Pemberian sanksi itu karena Arief dianggap membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk "membina" atau memberikan posisi seorang kerabatnya.

Pelanggaran kedua, yakni Arief terbukti melakukan pertemuan dengan sejumlah Pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Arief diduga melobi dewan agar bisa maju sebagai calon tunggal hakim konstitusi. Ant