NERACA

Jakarta – Indonesia bersama Australia menjajaki upaya kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan komoditas bawang putih di kedua negara. Kerja sama tersebut rencananya dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian melalui Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) bersama Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR).

Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Catur Hermanto mengatakan bahwa dengan adanya kerja sama penelitian tersebut, diharapkan permasalahan utama dalam komoditas bawang putih, seperti ketersediaan varietas unggul, perbenihan, teknik budi daya dapat tertangani dengan baik. "Ketersediaan bibit bawang putih menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengembangan bawang putih," katanya, sebagaimana disalin dari Antara, pekan lalu.

Sudah sejak lama para petani khususnya yang dulu wilayahnya sebagai sentra penghasil bawang putih tidak tertarik menanam, karena harganya selalu anjlok sehingga para petani merugi. Akhirnya para petani beralih ke tanaman lain yang lebih menjanjikan keuntungan, dan benih bawang putih yang biasanya disisihkan untuk benih akhirnya dijual untuk konsumsi atau rusak.

Kini pemerintah menggulirkan program peningkatan produksi bawang putih, karena hingga akhir 2017 realisasi program penanaman bawang putih yang dibiayai melalui APBNP baru tercatat 1.720 ha atau 55 persen dari target 3.150 ha. Padahal untuk mengejar target tersebut, para importir bawang putih yang mendapat kuota impor diwajibkan memproduksi 5 persen dari total impor belum dapat dipenuhi pula.

Dari 2.868 ha luas wajib tanam dari para importir, baru terealisasi 865 ha pada akhir 2017. Terkait upaya mengatasi keterbatasan penyediaan bibit bawang putih tersebut, Balitsa menyelenggarakan seminar kerja sama dengan ACIAR untuk bertukar informasi terkait perkembangan litbang Bawang Putih di dua negara dan menggali peluang kerja sama penelitian dan pengembangan bawang putih.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi kebijakan yang mewajibkan importir untuk menanam bawang putih sebesar lima persen dari alokasi impor seperti yang tercantum dalam peraturan menteri pertanian.

"Kebijakan tidak bisa diambil secara dadakan. Tiap kebijakan harus ada sosialisasi dulu. Disuruh menanam, lahannya ada tidak? Cocok tidak? Airnya ada tidak? Yang mengolah ada apa tidak? Selama itu ada itu bagus. Itu mendorong lebih swasembada," kata Wakil Komisi IV DPR RI Daniel Johan di Jakarta, disalin dari Antara.

Daniel meminta Kementerian Pertanian melakukan koordinasi lebih intensif dan melakukan kajian yang mendalam terkait kebijakan tersebut agar niat baik untuk meningkatkan produksi tidak menjadi sia-sia.

Menurut dia, kebijakan untuk meningkatkan produksi bisa menjadi sia-sia, jika tanpa disertai dengan kajian yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, koordinasi yang berjalan baik, sinkronisasi data yang mumpuni antar instansi, serta sosialisasi yang cukup tentang peraturan juga menjadi faktor lain yang harus diperhitungkan pemerintah. "Tapi saya tidak tahu, kementerian sudah membuat kajian atau belum," kata Daniel.

Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menambahkan kebijakan yang mewajibkan importir untuk menanam bawang putih diniatkan karena pasokan bawang putih sudah lama mengalami defisit.

Namun, pengadaan lahan untuk penanaman bukan merupakan hal yang mudah diwujudkan karena bawang putih membutuhkan tanah yang spesifik, sehingga kebijakan ini masih sulit dilakukan.

"Bawang putih tidak bisa ditanam seperti bawang merah, kalau bawang merah menggunakan lahan yang sifatnya tidak spesifik. Bawang putih harus spesifik. Tentunya, harus juga dilakukan riset kira-kira lahan-lahan di mana saja yang memiliki suhu tertentu bisa di tanami bawang putih," ujarnya.

Menurut Firman, jika hal seperti ini terus dibiarkan, akan terjadi saling sandera antara pemerintah dengan importir dan pedagang bawang putih yang berakibat terjadinya kekosongan pasokan di pasar. "Kita masih butuh impor. Mau dari mana kalau tidak impor," tambahnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Ono Surono menambahkan hal yang wajar jika Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan produksi agar pasokan pangan tidak terus-terusan mengandalkan impor. Namun, terkait ancaman kelangkaan bawang putih, ia menilai, perlunya koordinasi yang lebih mendalam antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, importir dan petani.