NERACA

Jakarta –Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis layanan informasi penerbitan obligasi daerah kepada masyarakat khususnya pemerintah daerah.”OJK mendorong penerbitan obligasi oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sebagai upaya pendalaman pasar keuangan sekaligus sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah,"kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Layanan informasi obligasi daerah itu, lanjut dia, diharapkan menjadi media penyampaian informasi mengenai penerbitan obligasi daerah yang mudah diakses, efektif, dan komprehensif. Nantinya, masyarakat khususnya pemerintah daerah yang memerlukan informasi mengenai mekanisme, persyaratan dan tata cara penerbitan obligasi daerah melalui telepon 021-29600150 dan email info.obda@ojk.go.id.

Sebelumnya, dia mengemukakan, OJK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta pelaku pasar telah membentuk tim fasilitasi dan pendampingan obligasi daerah yang bertugas meningkatkan kapasitas dan kesiapan Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah. Tim itu, lanjut dia, dapat memberikan pendampingan kepada Pemda sejak awal proses persiapan yang meliputi hal-hal teknis seperti pemilihan dan penyiapan kegiatan atau proyek yang akan didanai, penyiapan mekanisme penganggaran, penyiapan unit pengelola obligasi daerah, serta penyiapan pemenuhan persyaratan pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan obligasi daerah.

Pada Kamis kemarin (1/2), bertempat di Kantor Bappeda Jawa Tengah di Semarang diselenggarakan pelatihan Pengelolaan Hutang Daerah dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah dan pelaksanaan implementasinya. Disebutkan, pelatihan diselenggarakan sejak 31 Januari hingga 2 Februari 2017 sebagai tindaklanjut penetapan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Pilot Project Penerbitan Obligasi Daerah.

Pelatihan dihadiri perwakilan suku dinas di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dan perwakilan dari 29 kabupaten serta lima kota.”Pelatihan dan akses informasi ini akan meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyiapkan langkah-langkah lanjutan dalam penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya masing-masing," kata Hoesen.

Sebelumnya, OJK sendiri menyebut ada tiga pemerintah daerah yang siap menerbitkan obligasi daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso pernah bilang, Jawa Tengah siap, Jawa Timur siap, Jawa Barat siap dan ada beberapa daerah lain lagi yang siap menerbitkan obligasi daerah. Namun sayangnya, OJK belum menyebutkan nilai obligasi yang bakal diterbitkan ketiga pemda tersebut.