Misteri Data Ekonomi

Ketika mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pidato kebudayaan di Jakarta, belum lama ini, dia mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak semata-mata disandarkan pada angka-angka makro saja.

Pasalnya, Anwar Ibrahim punya pengalaman pahit soal angka-angka ekonomi yang fantastis itu. Saat dia menjabat menteri keuangan pada tahun 1990-an, seorang pejabat perencanaan pembangunan di negeri jiran itu (mirip Bappenas) memberinya laporan data perkembangan ekonomi.

Data ekonomi yang dilaporkan ternyata sangat fantastis. Intinya, ekonomi Malaysia saat itu sukses besar. Lalu, tanpa disangka, sebuah kejadian mengharuskan Anwar mendatangi seseorang di daerah kantornya. Kebetulan, keluarga tersebut tinggal di perkampungan sangat miskin.

Nah, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Anwar melihat realitas lain: jalan berlubang, parit tidak terurus, rumah rakyat yang tidak layak, dan penduduk yang miskin. Dia menemukan kenyataan yang tidak ditemukannya dalam data fantastis itu. Berbekal pengalaman itu, Anwar akhirnya merumuskan program perumahan rakyat terbesar dalam sejarah Malaysia.

Pelajaran penting dari Anwar Ibrahim itu sangat menarik. Kondisi serupa juga ditemukan di Indonesia, para pejabat juga suka memaparkan angka fantastis seperti kemiskinan menurun, pengangguran berkurang, pertumbuhan ekonomi sangat spektakuler, dan lain-lain.

Banyak orang terbius oleh angka menakjubkan. Akhirnya, saat fakta lain muncul di publik, seperti kasus pemulung yang ditayangkan oleh BBC Inggris, barulah semua orang menjerit kegemparan. Padahal, jika kita mau jujur, kemiskinan dan pengangguran itu sangat nyata di depan mata.

Pada 2011, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat fantastis 6,5%. Angka itu menempatkan kekuatan ekonomi Indonesia di urutan ketiga Asia. Selain itu, pemerintah juga dianggap sukses menekan angka kemiskinan hingga 12,3%. Sedangkan pengangguran berhasil diturunkan hingga 6,6%.

Tidak hanya itu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan per kapita rakyat Indonesia di 2011 mencapai US$ 3.542 atau setara Rp 31,8 juta. Naik 17,7% dibandingkan dengan 2010 yang sebesar US$ 3.010 atau setara Rp 27 juta. Ini berarti pendapatan rata-rata per bulan rakyat di negeri ini sekitar Rp 2,5 juta.

Anehnya, ketika angka pertumbuhan ekonomi menukik naik, indeks pembangunan manusia Indonesia justeru terjun bebas. Pada 2011, menurut laporan PBB, indeks pembangunan manusia Indonesia jatuh dari peringkat 108 menjadi 124.

Sementara itu, realitas lain memaparkan terjadi PHK massal, sektor informal berkembang pesat, usaha menengah dan kecil gulung tikar, biaya kebutuhan hidup semakin tinggi, dan daya beli rakyat semakin menurun. Rasio gini Indonesia pada 2007 dan 2010 mencapai rekor tertinggi: 0,38 (BPS, 2011).

Lebih paradoks lagi adalah, angka kemiskinan dilaporkan rendah, tetapi jumlah rakyat yang berebut program sosial sangat besar. Artinya, angka-angka versi pemerintah itu banyak “direkayasa” oleh instansi resmi tersebut.

Lalu sering disebut-sebut ekspor sebagai penggerak pertumbuhan. Faktanya, hampir semua ekspor Indonesia itu adalah bahan mentah: batubara, minyak, bauksit, minyak kelapa sawit, dan karet. Ini tidak berbeda jauh dengan model ekspor di zaman kolonial.

Selain itu, sebagian besar penggerak konsumsi itu adalah kredit, khususnya di pembelian kendaraan dan perumahan. Ini sebetulnya fakta masyarakat kita, yang benar-benar konsumtif, dipaksa membeli di luar batas kemampuannya, bahkan melalui kartu kredit. Jadi ada apa di balik misteri data ekonomi tersebut?

BERITA TERKAIT

Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Visi besar para Founding Father Indonesia terefleksi dalam Pembukaan UUD 1945 alenia…

Kenaikan Tarif Tol Bikin Ekonomi Melesu

    NERACA   Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai rencana PT Jasa…

Tantangan Ekonomi 2018

Meski realisasi ekonomi tahun ini diprediksi meleset dari target pemerintah di 5,2%, toh ini tidak mengurangi keyakinan pemerintah prospek tahun…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Visi besar para Founding Father Indonesia terefleksi dalam Pembukaan UUD 1945 alenia…

PMK 165 Bukan Kebijakan "Tax Amnesty"

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 mengenai pelaksanaan UU…

Perubahan dan Pembangunan Papua Tertutupi Isu Negatif

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis (LSISI)   Gejolak permasalahan Papua semakin hari semakin mendapat…