Oleh: Satyagraha

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah berhasil menjaga laju inflasi nasional tidak melebihi empat persen, yang didukung oleh berbagai upaya untuk menjaga harga kebutuhan pangan tetap stabil.

Pemerintah telah belajar dari pengalaman bahwa untuk mengendalikan inflasi, stok pangan harus tetap terjaga terutama pada masa perayaan Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru.

Pencapaian tingkat inflasi pada 2017 yang tercatat sebesar 3,61 persen menjadi salah satu indikator, bahwa upaya pemerintah melakukan stabilisasi harga komoditas pangan dalam momen-momen kritis, telah berjalan optimal.

Meski demikian, pemerintah bersiaga ketika harga-harga beras mulai mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir pada 2017 dan dampaknya terasa hingga awal 2018.

Pemerintah khawatir apabila inflasi dari bahan makanan (volatile food) menjadi pemicu tingginya inflasi sejak awal tahun, padahal laju inflasi tahun 2018 diproyeksikan berada pada kisaran 3,5 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan harga beras yang cenderung naik telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak akhir 2017 dan berbagai upaya siap dilakukan untuk menjaga pergerakan harga komoditas ini."Fokus pada kestabilan harga beras menjadi perhatian yang utama pada bulan-bulan ini," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, pada pertengahan Januari lalu.

Selain itu, kata Sri Mulyani, koordinasi juga dilakukan dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melalui pengendalian inflasi inti, agar tidak memengaruhi inflasi nasional secara keseluruhan. "Pemerintah melihat faktor-faktor yang bisa dipengaruhi melalui 'policy', misalnya kebijakan impor beras dan kelancaran arus barang, sehingga inflasi bisa ditekan dan distabilkan pada level yang tetap terjaga rendah," ujarnya.

Situasi ini yang menyebabkan Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada Januari 2018 bisa mencapai 0,6 persen, karena meningkatnya tekanan harga beras, cabai maupun produk lainnya dari kelompok hortikultura.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengharapkan koordinasi yang telah berlanjut antara pemerintah dengan otoritas moneter bisa menahan pergerakan inflasi sepanjang 2018. "Inflasi Januari minggu ketiga ada di kisaran 0,6 persen dan secara tahunan 3,5 persen. Kita harapkan koordinasi yang sudah kita lakukan pada bulan Januari 2018 akan membuat kita secara umum bisa mengendalikan inflasi," katanya.

Dalam tiga tahun terakhir, tercatat pada Januari 2015 terjadi deflasi sebesar 0,24 persen, kemudian pada Januari 2016 tercatat inflasi sebesar 0,51 persen dan pada Januari 2017 tercatat inflasi sebesar 0,97 persen.

Khusus laju inflasi pada Januari 2017 yang tercatat tinggi, penyebab utamanya adalah kenaikan biaya perpanjangan STNK, bukan karena kenaikan harga bahan pangan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras merupakan komoditas kelima, setelah tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, ikan segar dan bensin, yang dominan memengaruhi inflasi pada 2017.

Inflasi dari volatile food dalam periode ini juga hanya mencapai 0,71 persen, lebih rendah dari inflasi dari harga diatur pemerintah (administered prices) sebesar 8,7 persen, atau merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir.

Meski demikian, harga beras yang tinggi pada November-Desember 2017 memberikan kontribusi yang signifikan pada tingkat inflasi nasional di dua bulan terakhir 2017.

Impor Solusi Jangka Pendek

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui kenaikan harga beras bisa memengaruhi laju inflasi pada Januari 2018, terutama bila harga komoditas ini tidak menurun di akhir bulan.

Untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan menahan pergerakan inflasi, pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras khusus sebesar 500 ribu ton guna mengisi kekosongan jelang masa panen.

Upaya ini juga dilakukan karena operasi pasar yang dilakukan Bulog juga tidak bisa menahan gejolak harga beras yang relatif tinggi di pasaran sejak periode November 2017.

Namun, Kementerian Perdagangan memastikan beras yang diimpor tersebut merupakan beras medium yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri dan tidak dilakukan pada masa panen. "Dengan adanya langkah-langkah yang diambil, untuk operasi pasar, rastra (beras sejahtera), kemudian impor, kita sedang mengambil langkah-langkah supaya harganya tidak bertahan naik," kata Darmin.

Pemerintah memastikan impor beras tersebut merupakan rencana jangka pendek untuk menjaga inflasi dari bahan makanan agar kestabilan harga beras dapat tercapai di awal tahun.

Dalam rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat antara pemerintah dengan Bank Indonesia telah disepakati langkah strategis untuk menjaga inflasi volatile food, maksimal dalam kisaran empat atau lima persen, dengan memastikan kecukupan pasokan pangan di 2018.

Langkah tersebut adalah dengan mengelola kesiapan produksi antar waktu, memperkuat cadangan pangan pemerintah dan tata kelola operasi pasar oleh Bulog serta memperbaiki manajemen produksi melalui penguatan kelembagaan petani (corporate/cooperative farming).

Kemudian, dilakukan pengelolaan produksi seusai masa panen khususnya pada pengeringan dan pergudangan serta pemasaran dan meningkatkan tingkat rendemen maupun kualitas beras melalui revitalisasi penggilingan.

Upaya lainnya adalah menyalurkan Rastra Bansos dan Bantuan Pangan Non Tunai sesuai dengan jadwal dan dengan kualitas yang terjaga, membangun sistem data produksi yang akurat melalui pembangunan dan pemanfaatan e-commerce untuk pangan serta memfasilitasi sinergi petani dan industri hilir.

Meski langkah itu sudah direncanakan dengan matang, namun Ekonom senior Standard Chartered Bank Aldian Taloputra mengingatkan kemungkinan laju inflasi dari bahan makanan yang tetap tinggi di 2018, karena faktor cuaca. "Tahun kemarin cuacanya bagus sekali, dan sekarang kembali ke normal. Volatilitas cuaca menjadi lebih variatif. Ini yang akan membuat inflasi makanan akan naik lagi meskipun kami tidak melihat akan meningkat tajam," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Aldian menilai langkah pemerintah dengan melakukan impor beras merupakan langkah yang baik untuk menahan pergerakan harga pangan agar tidak melambung tinggi di awal tahun.

Oleh karena itu, dengan proyeksi inflasi pada Januari 2018 sebesar 0,6 persen, maka kenaikan harga beras bisa menjadi "lampu kuning" bagi pemerintah yang ingin menstabilkan inflasi dari bahan makanan. Tidak hanya harga pangan, pemerintah juga harus mulai mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia agar tidak ikut memicu kenaikan inflasi dari sisi administered prices.

Dengan menyiapkan berbagai antisipasi tersebut, melalui penyediaan pasokan pangan maupun penyiapan waktu yang tepat untuk penyesuaian tarif listrik atau harga BBM, pemerintah seharusnya bisa menahan pergerakan inflasi.

Hal ini juga harus didukung oleh koordinasi yang memadai antara pemerintah, otoritas daerah dengan Bank Indonesia untuk menjaga sasaran inflasi sebesar 3,5 persen pada 2018-2019 serta tiga persen pada 2020-2021. Secara keseluruhan, kestabilan tingkat inflasi menjadi penting karena dalam jangka pendek bisa mendorong daya beli masyarakat yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan dalam jangka panjang. (Ant.)