JAKARTA, Pemerintah diminta konsisten untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, terutama yang terkait dengan angkutan umum berbasis aplikasi atau online. Aturan ini akan berlaku efektif mulai 1 Februari 2018 mendatang.

"Pemerintah harus tegas dalam memperlakukan PM 108. Kalau tidak ada ketegasan maka mengatur angkutan jenis ini (online) akan semakin susah," kata Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio dalam diskusi yang diselenggarakan Institute Studi Transportasi (Instrans), di Jakarta, Rabu (24/01/2018).

Agus menegaskan, yang namanya angkutan umum termasuk yang berbasis aplikasi idealnya harus diatur dalam undang-undang. “Aturan dalam PM 108 ini sudah cukup. Aturan ini juga sebagai wujud kehadiran negara dalam setiap kepentingan publik,” ujarnya.

Senada dengan Agus, Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit juga berharap agar pemberlakuan PM 108 tidak mundur lagi. Menurutnya, regulasi ini sudah memenuhi aspek yang dapat mengatur keberadaan angkutan berbasis online.

"Sebetulnya dalam PM 108 terlihat ada kemajuan sikap pemerintah terkait angkutan umum online seperti diantaranya sikap pemerintah yang memutuskan bahwa industri angkutan adalah regulated market. Jadi angkutan online pun masuk dalam rezim regulated market karena merupakan industri transportasi juga,” kata Danang. (*)