DPRD Depok Kebut Buat Program Komisi 2018

NERACA

Depok - Sejak memasuki awal Tahun Anggaran 2018, DPRD Kota Depok tampak "kebut" susun progran untuk kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di berbagai‎ komisi yang ada. Kondisi ini tampaknya juga bersamaan dengan kondisi politik di tahun 2018 ini akan terjadi Pilkada serentak dan pendaftaran calon legislatif dan presiden untuk pemilu legislatif dan presiden secara serentak pada tahun 2019. Demikian data dan keterangan yang diperoleh NERACA dari Setwan DPRD Kota Depok, pekan kemarin.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H. M. Supariyono, Amd. Ak dalam memimpin rapat paripurna yang masing-masing komisi dan badan mengusulkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pembenahan di semua sektor."Hal tersebut guna dalam rangka percepatan pembangunan dan meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah diagendakan," ujar Supariyono menegaskan.

Berdasarkan data yang diproleh NERACA, untuk Komisi A yang membidangi masalah Pemerintahan, Rencana Kerjanya (Renja); akan fokus kegiatanya pengawasan terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dan memfasilitasinya termasuk di KPUD, serta masalah aset fasos-fasum.

Sedangkan Komisi B, yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan daerah telah menganalisa pajak parkir masih belum optimal. Karena, banyak lahan parkir yang dikelola oleh Dishub masih belum tertib dan teratur."Untuk itu komisi B mendorong dan mendukung upaya pemerintah agar laham parkir yang ada dikerjasamakan dengan pihak ketiga, harus dikelola secara profesional untuk meningkatkan PAD," ujar D. Rinonova, Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi Gerindra.

Kemudian dari Komisi C Bidangi masalah Pembangunan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pembangunan tol Desari dan Cijago, untuk mengurai kemacetan di Kota Depok. Selain itu juga untuk memperlebar jalan-jalan alternatif dan solusi lainya agar masalah tidak makin bertambah terus setiap tahun.

Komisi D yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat akan evaluasi dan pengawasan terhadap OPD dan Dinas terkait."Diantaranya pelayanan RSUD perlu ditingkatkan karena saat ini kebutuhan primer masyarakat dan rumah sakit swasta agar ditambah lagi kerjasamanya dengan BPJS," demikian Kabag Humas DPRD Kota Depok Haji Syarippfudin Lubis kepada NERACA menjelaskan. Dasmir