Musim panen beras diperkirakan pada Februari-Maret 2018. Dengan kata lain di waktu tersebut pasokan beras bakal meningkat. Namun jika ditambah dengan pasokan impor bakal membuat harga gabah di tingkat petani anjlok karena kelebihan pasokan beras.

NERACA

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan izin importasi beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog, dalam upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan saat dihubungi Antara di Jakarta, mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018. "Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500 ribu ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018," kata Oke.

Rencana pemerintah tersebut dilakukan akibat harga beras medium di dalam negeri mengalami kenaikan lebih dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Perdagangan menetapkan HET beras kualitas medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.

Semula, pemerintah menetapkan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana importasi beras. Namun, pada akhirnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menyatakan bahwa Bulog dapat melaksanakan importasi.

Importasi beras tersebut, bisa masuk dalam kategori beras untuk kepentingan umum dan kepentingan lain. Importasi tersebut direncanakan berasal dari Vietnam dan Thailand.

Pemerintah menyatakan bahwa importasi sebesar 500 ribu ton tersebut tidak akan mengganggu petani lokal. Beras impor tersebut nantinya akan memperkuat stok Perum Bulog, dan akan dipergunakan untuk melaksanakan Operasi Pasar beras.

Menanggapi hal itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Enny Sri Hartati, mengatakan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah menjelang panen raya ini akan sangat merugikan petani. Apalagi beras jenis khusus yang diimpor pemerintah itu akan dijual dengan harga medium sehingga berpotensi merusak harga beras di pasar.

Enny juga mempertanyakan alasan pemerintah yang mengimpor beras jenis khusus padahal menurutnya mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras medium. "Normalnya barang beras tiba di pelabuhan mungkin akhir Januari (itu juga dengan proses yang kilat) artinya beras itu menambah pasokan yang ada di pasar beras itu baru pertengahan Februari, dua minggu kemudian akhir Februari sudah panen raya. Yang menjadi persoalan di dalam pasar beras itu adalah beras medium. Di beras medium lah pemerintah perlu hadir menstabilkan harganya. Bagaimana mungkin ketika petani panen, ada beras premium yang harganya medium sementara beras para petani pada umumnya kebanyakan beras medium. Siapa yang mau membeli beras petani? Sudah kualitasnya lebih rendah, harganya sama dengan beras kelas premium," kata Enny.

Lebih jauh Enny mengatakan jika akurasi data pemerintah akurat maka sebenarnya tidak akan terjadi keterlambatan untuk menentukan apakah harus melakukan impor atau tidak. “Impor bukanlah sesuatu hal yang dilarang karena memang diperbolehkan Undang-undang Pangan ketika stok atau kebutuhan di dalam negeri kurang,” tegas Enny.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi. Dirinya mengkhawatirkan rencana pemerintah impor beras 500.000 ton yang masuk akhir Januari memberikan dampak negatif bagi petani karena waktunya berdekatan musim panen.

Musim panen beras diperkirakan pada Februari-Maret. Dengan kata lain di waktu tersebut pasokan beras bakal meningkat. Namun jika ditambah dengan pasokan impor bakal membuat harga gabah di tingkat petani anjlok karena kelebihan pasokan beras. "Kalau benar pola tanam kita Februari sampai Agustus, nanti kalau impor beras itu masuk, menurut Mendag (Menteri Perdagangan) masuk pada saat awal panen raya atau panen besar di kita, impor ini bisa membuat kerugian bagi petani kita," katanya.

Dimana lanjut Syarkawi sejak pemerintah mengumumkan untuk melakukan realisasi impor, harga beras di Pasar Induk Cipinang dilaporkan turun cukup efektif yaitu mencapai Rp 600 per kilogram. "Tapi jangan sampai efeknya hanya sesaat 1-2 hari, ini harus ada dampaknya untuk memaksa barang yang ada di gudang dipasok ke pasar," imbuhnya.

Dia juga berharap keputusan impor akan berdampak signifikan juga pada stabilitas pasokan beras.

Oleh karenanya, Syarkawi menyampaikan perlu adanya perluasan referensi harga dan pasokan, yang tidak hanya terbatas pada satu pasar induk. "Selama ini hanya Pasar Induk Cipinang, kalau pasokan di sana kurang seolah-olah seluruh Indonesia kurang, padahal di Sumatera dan Sulawesi masih surplus." Ujarnya.

Syarkawi menambahkan tren kenaikan harga terjadi sejak September lalu dan terus meningkat seiring dengan luasan lahan panen yang semakin kecil. "September naik seiring dengan pasokan beras yang semakin berkurang ke pasaran."

Menurut Syarkawi, kejadian serupa terus berulang setiap tahunnya menjelang Desember-Januari. "Yang terpenting penyediaan beras cukup yang dimiliki di dalam negeri, dan boleh impor kalau memang kurang,” tegasnya.

Syarkawi juga menekankan pentingnya monitoring harga di lapangan agar terjangkau oleh konsumen menengah ke bawah. "Stok juga penting khususnya stoknya yang dimiliki Bulog dan di masyarakat,” tandasnya.

Nihil Kerja

Juru bicara Partai Demokrat, yang juga mantan relawan Jokowi, Ferdinand Hutahean, mengatakan Joko Widodo diragukan kealpaannyaa soal bagaimana dia sendiri yang lantang bicara bahwa impor beras tidak dapat dilakukan dengan kenyataan sawah di Indonesia begitu besar dan luas.

Namun demikian nampaknya Jokowi benar-benar alpa bahwa dia sendiri pernah menyatakan hal itu dan hingga saat ini malah menurut mantan Wali Kota Solo tersebut menganulir pernyatannya. “Akhir tahun 2014, Presiden Jokowi dengan gagah bicara bahwa sawah masih luas kenapa harus impor beras. Fakta setelah kalimat itu meluncur tiga tahun lalu, impor beras masih terus terjadi hingga sekarang,” kata Ferdinan Hutahean.

 Hal ini menurut Ferdinand membuktikan bahwa pemerintah cuma besar di kata-kata. Nihil kinerja. “HPP serap gabah ditekan rendah, harga beras ditekan tendah dengan HET. Petani dipaksa hanya boleh untung sedikit dan terbatas. Bukan begitu cara mengendalikan harga. Yang harus dikendalikan itu adalah mafia perdagangan dan mencukupkan stok yang memadai mengendalikan pasar.”

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika para petani menanam namun yang menikmati negara lain. “Nanam padinya di Indonesia, yang panen di Vietnam. Impor dan impor lagi! Mungkin Pak Presiden ada baiknya blusukan ke sawah di Vietnam saja, biar sesuai lokasi nanam padi dan panennya," ucapnya. (rin, agus, iwan)