Hunian TOD Dinilai Cocok Untuk Milenial

NERACA

Jakarta - Country General Manager Rumah123 Ignatius Untung menilai hunian terintegrasi transportasi massal (transit oriented development/TOD) cocok untuk generasi milenial.

"Kalau milenial, area-area yang dekat dengan akses transportasi seperti TOD, sangat cocok karena milenial sangat 'mobile' sekali, senang jalan dengan teman dan sosialisasi," kata dia dalam acara Property Outlook 2018 di Jakarta, Rabu (16/1).

Ia menjelaskan generasi milenial menguasai 40 persen kelompok pembeli properti di Indonesia dan akan meningkat menjadi 70 persen pada 2030. Oleh karena itu, pengembang properti pun tidak boleh mengabaikan pasar milenial.

Menurut dia, pengembang harus mulai mengerti kebutuhan generasi ini yang bersifat praktis. Pengembang juga mulai memberikan skema pembiayaan tunai bertahap seperti mencicil uang muka selama dua tahun.

Banyak cara yang dilakukan pengembang untuk menggaet pasar milenial, seperti mengubah model hunian yang dipasarkan lebih praktis. Rumah yang ditawarkan memiliki luas lahan yang tidak terlalu besar namun tetap mempertahankan bangunan yang sesuai.

Dengan luas lahan yang tidak terlalu besar atau kurang dari 90 meter persegi, tentu akan menurunkan harga rumah dan tidak membebani cicilan para generasi milenial."Kebanyakan 'developer' itu 'down specification', buat rumah yang kecil, praktis, dan tidak usah repot bersihin karena luas tanahnya gak besar, tapi luas bangunan cukup ada dua lantai, tetap nginjak tanah atau bahkan apartemen," ungkap dia.

Ia menyebutkan beberapa daerah yang mungkin terjangkau bagi millenial untuk membeli rumah pertama mereka, yakni di daerah Bekasi, Depok dan Bogor. Sebaliknya daerah di kawasan Tangerang, seperti Bintaro dan Pamulang lebih mahal. Meski masuk dalam dua besar kelompok pembeli properti, generasi millenial belum terlalu memprioritaskan untuk membeli rumah.

"Market yang paling besar adalah millenial, tapi ini 'behaviour' nya beda, properti itu bukan prioritas, bukan hal yang harus dikejar. Harus ada faktor edukasi juga," kata Ignatius.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mewajibkan badan usaha milik negara untuk menyediakan 30 persen hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya mendukung program satu juta rumah.

Rini dalam peletakan batu pertama (groundbreaking) Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan berbasis transportasi massal di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jabar, Senin (2/10/2017), mengatakan komitmen tersebut juga untuk mengurangi "backlog" perumahan bagi rakyat."Untuk MBR itu kan biasanya porsinya 25 persen, tapi kami sekarang menekankan, BUMN itu harus minimal 30 persen. Apalagi di sejumlah lokasi premium, jarang ada yang mau berikan (jatah) MBR. Nah kami mau menekankan kalau yang konstruksinya dari BUMN, kita mengharuskan harus 30 persen," kata dia.

Rini menjelaskan hunian berkonsep TOD itu mengoptimalkan pemanfaatan lahan strategis PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pengembangan kawasan terintegrasi dan inklusif menjadi ruang-ruang vertikal.

Pengembangan konsep hunian berbasis TOD juga diharapkan dapat memberikan alternatif hunian yang efisien, dan efektif dari sisi waktu dan biaya serta ramah lingkungan karena berkurangnya polusi kendaraan pribadi.

Khusus di TOD Stasiun Pondok Cina, Depok, yang dibangun atas kerja sama Perum Perumnas dan KAI itu, sebanyak 1.020 unit dari total 3.440 hunian yang terdiri atas empat tower itu akan dialokasikan untuk MBR.

Harga yang dipatok adalah Rp7 juta per meter persegi dengan dua tipe ukuran, yakni 32 meter persegi dan 40 meter persegi. Dengan demikian, harga jual hunian vertikal itu sekitar Rp220 juta hingga Rp280 jutaan."Yang kami tekankan juga, MBR ini harus mendapat 30 meter persegi hingga 32 meter persegi. Biasanya kan lebih kecil, sekitar 22 meter persegi. Setelah saya lihat, MBR ini biasanya untuk satu keluarga jadi harus diberikan ruang lebih," kata dia

Rini melanjutkan, agar unit MRB peruntukkannya tetap untuk MBR, maka pemilik yang akan menjual unitnya harus melalui perusahaan yang dibentuk pemerintah."Perusahaan ini tentu membeli dengan harga pasar tapi juga harus menjual kembali ke MBR, sehingga terus ada. Kalau tidak, MBR kegusur lagi, kegusur lagi," ujar dis. Mohar/Ant