NERACA

Jakarta – Industri perbankan yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berkomitmen untuk menyalurkan KUR sebesar Rp116 triliun di 2018 atau mengalami kenaikan 16% dibandingkan penyaluran KUR pada tahun lalu yang mencapai Rp100 triliun. Hal itu seperti diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Kamis (4/1). 

Menurut Iskandar, pemerintah sebenarnya menyiapkan plafon untuk penyaluran KUR sebesar Rp120 triliun. Apalagi, dengan penurunan suku bunga kredit menjadi 7 persen yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018 ini, membuat pemerintah optimistis plafon yang disediakan untuk KUR akan habis. "Selain itu juga, kami ada skema khusus, penyaluran melalui kelompok," tutur Iskandar.

Ia mencontohkan, misalnya saja dalam satu kelompok terdiri dari 20 anggota. Jika satu anggota mengajukan kredit KUR sebesar Rp500 juta saja, maka dana yang tersalurkan untuk KUR di dalam kelompok tersebut mencapai Rp10 miliar. "Kemudian penyaluran dengan multisektor, jadi bisa bertani dan berdagang juga," kata Iskandar.

Iskandar menjelaskan, nasabah juga bisa mengajukan kredit untuk dua fungsi sekaligus, yakni pertanian dan perdagangan. Dengan demikian, jika tanah yang dimiliki oleh petani kecil, maka bisa kebutuhan lainnya bisa tertutupi dengan berdagang. "Jadi misalnya jumlah dana pinjaman KUR Rp10 juta, maka Rp4 jutanya bisa untuk buka warung," jelas iskandar.

Lebih lanjut, Iskandar merinci target tiga perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyalurkan KUR tahun 2018, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar Rp79,7 triliun, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar Rp14,56 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar Rp13,4 triliun. "Ini dengan jumlah 41 penyalur, target empat juta debitur," terang Iskandar.

Untuk sektornya sendiri, pemerintah menargetkan sektor produksi bisa menyumbang 50 persen dari total KUR yang disalurkan. Hal ini disebabkan sektor produksi menghasilkan jasa baru sehingga ada dampak langsung yang dirasakan. "Kalau sektor perdagangan yang dijual itu-itu saja," tegasnya.

Bunga Turun

Di 2018, pemerintah juga menurunkan bunga KUR dari 9% menjadi 7%. Wakil Pemimpin Divisi Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan beragam strategi terkait perubahan kebijakan pemerintah tersebut. Antara lain, bank bersandi saham BBNI ini akan melakukan efisiensi proses KUR dengan memanfaatkan teknologi digital melalui platform BNI kredit digital yang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2017.

Tidak hanya itu, BNI juga akan meningkatkan jumlah dan kualitas penyaluran KUR melalui optimalisasi agen Laku Pandai BNI atau agen46 dalam penyalurannya. "Kami juga akan mempermudah akses pelaku UMKM dalam mendapatkan KUR melalui pemanfaatan sarana internet untuk mengajukan permohonan KUR," kata Bambang. Sementara itu, untuk tahun 2018 bank berlogo 46 ini mendapatkan porsi penyaluran KUR mencapai Rp 13,5 triliun atau naik 15% dari porsi tahun sebelumnya sebesar Rp 12 triliun.

Selain BNI, bank penyalur KUR terbesar yakni PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk atau BRI menjelaskan bahwa penurunan subsidi bunga 1% oleh pemerintah merupakan perhitungan baru terkait subsidi pemerintah terhadap pembayaran bunga KUR. "Bank penyalur KUR ini menggunakan full dana bank atau dana nasabah, jadi tidak ada subsidi dari bank. Subsidi itu dari pemerintah terhadap pembayaran bunga KUR," jelas Priyastomo, Direktur Kredit Mikro dan Ritel BRI. Adapun, untuk menutup pengurangan subsidi bunga 1% dari pemerintah tersebut, BRI akan melakukan efisiensi agar tidak mengalami rugi. Antara lain, efisiensi terkait proses penyaluran KUR.