Kementerian PUPR Registrasi Pengembang Mulai 2018

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai melakukan registrasi pengembang pada Januari 2018 sebagai upaya menata, mengoordinasikan dan meningkatkan peran asosiasi dan pengembang dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan kebijakan tersebut dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)."Ini dilakukan untuk menghindari pengembang pengembang yang nakal yang seringkali tidak memperhatikan kualitas rumah yang dibangun," kata Lana Winayanti dalam penandatanganan perjanjian kerja sama operasional (PKO) dengan 40 bank pelaksana di Jakarta, Kamis (21/12). 

Dengan sistem tersebut, Lana mengatakan, pengembang yang dapat membangun rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah pengembang yang telah terdaftar di Ditjen Pembiayaan Perumahan."Kami akan memantau kinerja pengembang serta memberi kepastian kepada bank terhadap kualitas rumah dan kualitas pengembangnya," ujar dia.

Tahapan registrasi pengembanga akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pertama tahap registrasi asosiasi dan pengembang pada Januari-Maret 2018 yang dilanjutkan dengan tahap seleksi asosiasi dan pengembang pada April-Juni 2018. Selanjutnya, masuk ke tahap sertifikasi asosiasi dan pengembang pada Juli-Desember 2018 dan terakhir tahap "reward and punishment" pada Desember 2018.

Selain itu, lanjut Lana, pemerintah juga mendorong adanya sertifikasi terhadap pengembang bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) agar dapat lebih profesional dan lebih menjamin kualitas bangunan rumah.

Lebih Lindungi Konsumen

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama mengatakan pemerintah ingin lebih melindungi konsumen menyusul banyaknya keluhan terhadap pengembang nakal."Ada yang sudah akad belum dibangun. Ada yang sudah dibangun belum bisa ditempati. Apalagi kalau pakai FLPP kam ada uang negara, di situ saya bertanggung jawab untuk melindungi," ungkap dia.

Basuki menuturkan, dengan sistem registrasi pengembang itu, maka bank penyalur kredit pemilikan rumah subsidi bisa memilih pengembang-pengembangan yang bisa diajak bekerja sama dalam mengembangkan perumahan FLPP.

Basuki menambahkan akan menginstruksikan jajarannya untuk tidak hanya bertanggung jawab atas penyaluran dana, tetapi juga pembangunan fisik rumah."Nanti dari PPDPP atau Ditjen Pengembangan Pembiayaan Perumahan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan fisiknya. Indikator keberhasilan tidak hanya penyaluran kredit tapi juga kualitas huniannya," pungkas dia.

Ketua umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan keberadaan pengembang nakal tidak bisa dihindari. Meski diakuinya jumlahnya kecil, harus ada upaya tegas untuk memberantasnya. 

Soelaeman mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya termasuk mendirikan badan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkeliling ke daerah. Sistem rekrutmen pengembang untuk masuk asosiasi juga terus ditingkatkan kualitasnya termasuk mengembangkan lembaga sertifikasi sendiri."Tentu kalau pengembang ini nakal, dia akan tergerus dengan sendirinya," tutur dia. Mohar/Ant