Kuasa Hukum: Permohonan RAPP Bukanlah Melawan Negara

Kuasa Hukum: Permohonan RAPP Bukanlah Melawan Negara

NERACA

Jakarta - Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan Zoelva menyatakan permohonan RAPP kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatalan SK pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU) bukanlah melawan negara.

"Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan-permohonan yang telah diajukan sebelumnya kepada KLHK untuk meninjau kembali keputusannya, namun PT RAPP tidak pernah mendapatkan tanggapannya lagi," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Ia juga keberatan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Bambang Hendroyono yang menyebut dikeluarkannya SK.5322/2017 untuk membatalkan SK pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebelumnya yang tidak sesuai dengan kebijakan strategis nasional Pemerintah RI.

Padahal upaya yang dilakukan RAPP untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU tersebut."Pernyataan itu tidak benar dan kami memaparkan fakta-fakta sebagai informasi untuk para pemegang kepentingan," ujar dia.

Menurut dia, RAPP mengajukan permohonan PTUN itu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU yang dilakukan oleh KLHK. Upaya yang dilakukan RAPP bukanlah kasus tuntutan terhadap Pemerintah Indonesia. Karena yang dilakukan RAPP adalah kasus administratif yang memohonkan pembatalan keputusan Menteri yang membatalkan RKU yang masih berlaku hingga akhir 2019.

"Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan-permohonan yang telah diajukan sebelumnya kepada KLHK untuk meninjau kembali keputusannya, namun PT RAPP tidak pernah mendapatkan tanggapannya lagi," kata dia.

Dengan permohonan tersebut, sambung Hamdan, maka RAPP hanya menggunakan jalur normal yang tersedia bagi warga negara dan entitas Indonesia untuk menerima respon atas permohonan yang diajukannya kepada sebuah lembaga publik atau pejabat publik. Permohonan yang diajukan RAPP juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yang seharusnya ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja.

"Secara terpisah, kami juga terus menjalin komunikasi dengan KLHK berdasarkan itikad baik untuk merevisi RKU PT RAPP. Sekali lagi kami tekankan, kami terus melakukan proses ini meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung tertanggal 2 Oktober yang secara efektif membatalkan Peraturan Menteri LHK No. 17 yang memandatkan revisi RKU tersebut," papar dia.

Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.

Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi.

Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut.

Sebelumnya diberitakan, banyak lembaga negara yang belum paham atas konsekuensi ketika sebuah permohonan tidak dijawab sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

"UU Nomor 30 tahun 2014 ini baru. Banyak lembaga negara yang belum paham bahwa ada konsekuensinya ketika ada sebuah permohonan itu tidak dijawab," kata kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan Zoelva di Jakarta. Ant

BERITA TERKAIT

Akademisi Minta Negara Lindungi Saksi Ahli Korban Kriminalisasi

Akademisi Minta Negara Lindungi Saksi Ahli Korban Kriminalisasi NERACA Jakarta - Para akademisi meminta negara untuk melindungi saksi ahli yang…

Pengamat: Dana Saksi Bukan Kewajiban Negara

Pengamat: Dana Saksi Bukan Kewajiban Negara NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan dana saksi…

Wakil Ketua DPR - Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat  Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengawasan Pemilu Jadi Prioritas KY Pada 2019

Pengawasan Pemilu Jadi Prioritas KY Pada 2019 NERACA Bogor - Pengawasan pengadilan tindak pidana Pemilu menjadi program prioritas nasional yang…

Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop 2019 Ditetapkan Banggar

Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop 2019 Ditetapkan Banggar NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementrian…

Irwandi Tanggapi Bukti KPK Dalam Sidang Praperadilan

Irwandi Tanggapi Bukti KPK Dalam Sidang Praperadilan NERACA Jakarta - Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf melalui kuasa hukumnya memberi tanggapan…