KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

NERACA

Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah yang menerapkan transaksi nontunai agar tidak mengarahkan hanya pada satu bank karena berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak adil.

"Kami mendengar ada pemerintah daerah yang mulai menerapkan transaksi nontunai, namun mengarahkan konsumen atau pihak yang terlibat di dalamnya memakai bank tertentu," kata Kepala Kantor Perwakilan Daerah Medan KPPU RI, Abdul Hakim Pasaribu pada pertemuan dengan forum jurnalis di Padang, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, jika hanya mengkhususkan ke satu bank hal itu tidak baik dalam persaingan usaha, sehingga terjadi ketidakadilan terhadap pelaku usaha lain yang memiliki kompetensi yang sama. Kendati agar tidak menimbulkan sentimen terhadap satu bank, sebaiknya melalui proses tender terlebih dahulu, sehingga bank lain tidak merasa adanya ketimpangan."Apalagi pemerintah daerah punya kebijakan yang harus mengakomodasi semua kepentingan," ujar dia.

Ia mengemukakan bisa jadi dalam sebuah lembaga secara administrasi, semua pihak yang menerapkan transaksi nontunai boleh dengan bank apa saja. Namun ketika aplikasinya ada beberapa persyaratan yang mengarahkan agar memakai bank tertentu."Misalnya jika memakai bank A, orang yang menerima dana mesti menanggung biaya administrasi, sehingga mau tidak mau ia akan membuat rekening yang sama agar terhindar dari biaya itu," jelas dia.

Untuk itu, pihaknya mengimbau pemerintah daerah agar bijak dalam penerapan transaksi nontunai, apalagi saat ini perbankan sudah siap untuk persaingan usaha.

Sementara Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono menilai perbankan di Sumbar sudah siap untuk penerapan transaksi nontunai yang dicanangkan pemerintah pusat karena infrastruktur jaringannya sudah luas.”Pertumbuhan ekonomi dengan adanya transaksi nontunai ini akan lebih kuat karena akan menunjang kinerja pemerintah maupun swasta,” kata dia.

Dengan transaksi nontunai, ia mengatakan jelas akan tercipta efisiensi waktu dan tenaga, apalagi dalam transaksi nontunai tidak ada biaya administrasi yang dikeluarkan."Perbankan di Sumbar sudah paham bagaimana teknis pelaksanaannya," tambah Endy.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan pemerintah provinsi sudah memulai transaksi nontunai pada awal Oktober 2017."Pemprov sudah mulai, dan ke depan kabupaten dan kota juga akan menyusul," kata dia.

Ia menambahkan sekitar 80 persen pembayaran di lingkungan pemprov sudah menggunakan transaksi nontunai, diperkirakan pada awal Januari 2018 kabupaten dan kota provinsi itu juga mulai menerapkannya. Ant

BERITA TERKAIT

Anabatic dan IBM Luncurkan PocketBank - Sederhanakan Dalam Transaksi

NERACA Jakarta- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumennya, PT Anabatic Digital Raya dan IBM pada Kamis (19/7) menandatangani nota kesapahaman…

BEI Optimalkan Pinjam Meminjam Efek - Tingkatkan Transaksi Saham

NERACA Jakarta – Optimalkan fasilitas pinjam meminjam efek dalam rangka meningkatkan transaksi saham di pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia…

Tak Ikut Danai Akuisisi Saham Freeport, Kemana Peran Bank BUMN?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sudah memastikan, bahwa empat bank pelat merah tidak akan ikut membiayai proses…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia NERACA Roma – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor…