Belakangan ini memang muncul lagi opsi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, terutama untuk BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan mengantisipasi harga minyak dunia yang kembali melambung tinggi. Namun karena anggaran pemerintah yang terbatas, mau tidak mau menaikkan harga BBM adalah pilihan terbaik. Hanya saja nantinya pemerintah harus sigap melakukan sosialisasi dan edukasi terkait masalah tersebut.

Sejumlah pihak baik dari pemerintah, DPR maupun PT Pertamina (Persero) menyambut positif munculnya opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena opsi itu dinilai jauh lebih mudah dilaksanakan, tidak perlu pembangunan infrastruktur dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, ketimbang dengan membatasi pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil pribadi.

Adalah wajar jika pada akhirnya pemerintah diminta menetapkan besarnya subsidi untuk setiap liter BBM bersubsidi, atau mekanisme pemberian subsidi BBM secara fluktuatif. Sehingga edukasi dan sosialisasi ke masyarakat menjadi penting, agar mereka mengetahui tingginya harga minyak menjadi beban rakyat, dan pemerintah tidak menanggung pembengkakan subsidi BBM di waktu medatang.

Bahkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menyatakan, ada beberapa cara mengurangi beban subsidi BBM yang terus membengkak. Salah satunya, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap.

Jadi, sebenarnya ada beberapa cara untuk mengurangi subsidi harga BBM. Salah satunya adalah, menaikkan harga Premium untuk mobil pribadi setiap tahun. Misalnya pada 1 April 2012, harganya naik menjadi Rp 6.000, lalu pada 2013 menjadi Rp 7.000 dan tahun 2014 menjadi harga pasar atau sekitar Rp 8.000 per liter.

Lain halnya jika menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Pelaksanaan pembatasan rentan menimbulkan kekacauan di lapangan. Hal itu terutama akibat masih minimnya infrastruktur bahan bakar minyak non-subsidi dan minimnya pengawasan. Selain itu, pembatasan konsumsi rawan kebocoran dan pasar gelap BBM.

Tidak hanya itu. Opsi pembatasan juga berpotensi mendorong peningkatan konsumsi oleh pengguna sepeda motor serta tidak efektif terhadap implikasi kenaikan harga minyak mentah dunia.

Memang disadari bahwa opsi menaikkan harga BBM bersubsidi terhambat oleh pasal 7 ayat (6) UU No 22/2011 tentang APBN 2012 yang menyatakan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, sehingga ditafsirkan pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun ini.

Namun ada sejumlah anggota DPR mengajukan judicial review terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), atau merevisi UU APBN 2012 sehingga mempercepat pembahasan UU APBN-P 2012 lebih cepat untuk mengakomodasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Atau ada  opsi lain seperti diferensiasi harga, yaitu kenaikan harga yang dikombinasikan dengan kebijakan harga berfluktuasi dengan batas atas tertentu. Bagaimanapun, opsi kenaikan harga relatif lebih sederhana dalam implementasi serta tidak membutuhkan tambahan infrastruktur maupun pengawasan yang ruwet di lapangan.