Pemerintah Bakal Lawan Kebijakan AS Tolak CPO RI

NERACA

Jakarta - Pemerintah berencana melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat (AS) terkait ditolaknya minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia di Negeri Paman Sam tersebut. Pemerintah bakal melakukan counter atas pernyataan yang dilontarkan AS dengan cara menuntut negara adidaya itu untuk membuktikan jika biodiesel yang bersumber dari CPO itu tidak ramah lingkungan.

"Dasarnya apa? Wong jelas-jelas seluruh biodiesel itu tidak mengandung emisi karbon. Tidak ramah lingkungan di mananya? Nah inilah yang harus dijelaskan secara scientific secara jelas biar diargumentasi kita itu kuat. Kita tidak boleh diam hal-hal seperti itu. Karena ini membahayakan pasar kita. Itu tidak boleh," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut dia, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai technical barier, dan tidak dibenarkan dalam perjanjian dagang internasional di WTO. "Oleh sebab itu, kita harus memberikan penjelasan. Kadin kita, ataupun Apindo, ataupun pengusaha, asosiasi, termasuk pemerintah dalam hal ini menteri pertanian harus menjelaskan. Biodiesel itu seperti apa. Apa bedanya biodesel dan CPO dengan biodesel yang lain. Itu sama, dia tidak mengandung apa yang disebut emisi karbondioksida yang bersifat kimiawi, itu tidak ada," kata Hatta.

Karena itu, pemerintah akan meminta objektifitas dari masalah ini. Dijelaskannya, jika hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka harus dijelaskan. "Kalau tidak betul jangan lah katakan (mereka) memproteksi diri dengan cara-cara yang tidak benar. Itu tidak dibenarkan oleh WTO, dan kita berhak untuk menjelaskan," tambah dia.

Hatta menjelaskan, pemerintah nantinya akan menyampaikan keberatan ini pada WTO, baru kemudian kepada pihak AS. "Kan kita punya gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia dan macam-macam. Jadi jangan telat harus cepat," jelasnya.

Selain itu, dia mengimbau sektor pertanian bersama dengan asosiasi dan pengusaha ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, hal ini bukan baru pertama kali terjadi. "Sudah dua kali sawit kita itu dihantam baik di Eropa dan di mana-mana, dan itu bisa diselesaikan. Itu bisa kita patahkan, sepanjang ada objektifitas dalam penjelasan itu," tukas dia.

Tidak Relevan

Di tempat yang berbeda Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana, mengatakan, AS memang merupakan produsen minyak nabati non-sawit yang produktivitas dan daya saingnya jauh lebih rendah dibanding minyak sawit. “Jadi, mereka menggunakan isu lingkungan yang tidak relevan untuk memproteksi pengusaha dan pasar lokal mereka. Ini merupakan ambiguitas semangat perdagangan bebas yang mereka teriakan selama ini,” ujarnya.

Erik pun meminta pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi penolakan Amerika tersebut. “Secepatnya pemerintah mengkaji persyaratan yang diajukan pihak Amerika. Sebulan adalah waktu yang cukup untuk mengajukan bantahan, jika rasional segera dipenuhi, jika tidak rasional pemerintah harus melakukan lobby dan negosiasi keras dengan pihak Amerika. Kalau perlu produk AS yang masuk ke Indonesia juga kita hambat sampai dibukanya kembali pasar minyak sawit kita di sana,” tukasnya.

Erik mengungkap, kejadian ini merupakan gempuran tahap ketiga berupa kampanye hitam atas industri sawit nasional. “Gempuran pertama dilakukan oleh LSM yang beraviliasi dengan NGO asing, tahap kedua adalah group consumers dengan aksi pemboikotan bahan mentah dan tahap ketiga adalah penolakan dari pemerintah tujuan ekspor, dalam hal ini adalah Amerika,” lanjutnya.

Ujung dari berbagai tekanan ini, lanjut Erik, adanya pemberlakukan standar-standar baru dalam perdagangan minyak sawit. Negara besar seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat akan membuat regulasi perdagangan dalam non-tarif barrier pada minyak sawit sebagai bahan baku biofuel.

“Penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai regulasi untuk menjamin proses produksi sawit yang sustainable, sudah siap diimplementasikan. Ini merupakan bukti bahwa industri kelapa sawit Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan. Argumen ini cukup untuk membantah tuduhan AS itu,” tandasnya.

Segera Klarifikasi

Notifikasi secara resmi AS mengenai CPO sebagai unsustainable product, diterima Kementerian Perdagangan RI pada 28 Januari 2012. Terkait hal tersebut, secara terpisah Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi pun meminta pihak terkait untuk segera melakukan klarifikasi dan memberikan bantahan. Adapun AS memberikan batas waktu bagi Indonesia untuk melakukan klarifikasi sampai 27 Februari 2012. “Kita masih punya waktu satu bulan. Kami akan melakukan kajian yang akan jadi bahan untuk melakukan klarifikasi dan bantahan,” jelas Bayu.

Menurut Bayu, AS mengambil keputusan penolakan CPO dari Indonesia setelah mendapat pengaduan dari NODA EPA (Notice of Data Availability Environmental Protection Agencys) yang peduli pada persoalan lingkungan hidup. Atas keputusan itu, dia menyatakan, akan melakukan kajian sesegera mungkin guna melakukan klarifikasi. Bukan itu saja, pemerintah juga akan mengeluarkan ketentuan tentang perdagangan green produk. “Nanti segera akan ada pembebasan atau penyederhanaan ketentuan perdagangan terkait dengan green product. Itu merupakan hal yang akan mempengaruhi ekspor. Ini harus kita perjuangkan,” tegasnya.

Adapun Kedutaan Besar RI di Washington, lanjut Bayu, telah mengambil langkah menjalin kerjasama dengan mereka yang berkepentingan dengan sawit seperti Indonesia, Malaysia, negara-negara produsen sawit, bahkan juga negara yang sekarang sudah menjadikan sawit bagian dari biofuel, seperti Finlandia. “Kita tentu akan melakukan langkah-langkah itu membuktikan bahwa sawit itu memiliki dimensi sustainability yang tidak perlu diragukan lagi,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

BEI Tolak Permintaan Suspensi BFI Finance - Dinilai Menyalahi Aturan

NERACA Jakarta –Sengketa hukum antara PT BFI Finance Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta, menuai reaksi dari PT Bursa Efek Indonesia.…

Kebijakan “Pre-Emptive” Redam Gejolak Pasar - BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…