Memastikan Keamanan Ketersediaan Pangan Akhir Tahun

Oleh: Muhammad Razi Rahman

Dahlia dan cempaka akhir-akhir ini tidak lagi teringat sebagai rangkaian bunga eksotik yang tersebar di berbagai daerah di bumi nusantara, tetapi menjadi nama-nama yang membuat warga mengingatnya sebagai badai siklon tropis.

Dampak yang ditimbulkan oleh siklon Cempaka dan Dahlia memang tidaklah kecil. BMKG mencatat bahwa Dahlia berdampak terhadap timbulhnya hujan sedang hingga lebat di sejumlah daerah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Selain itu, efek lainnya adalah angin kencang hingga lebih dari 37 kilometer per jam, serta gelombang tinggi seperti di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Bengkulu, Laut Jawa bagian tengah, perairan utara Jateng, kemudian gelombang empat-enam meter di perairan selatan Banten hingga Jateng, serta gelombang enam-tujuh meter di Samudear Hindia selatan Jateng hingga Jatim.

Secara umum BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi genangan, banjir maupun longsor terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah berpotensi hujan lebat dan rawan banjir serta longsor.

Dampak dari siklon yang terjadi beberapa dekade terakhir ini bukan terbatas pada bencana alam saja namun juga bisa mempengaruhi jalur logistik yang vital untuk menyebarkan kebutuhan pangan di berbagai daerah, terutama pada akhir tahun saat terjadi libur Natal hingga Tahun Baru 2018.

Oleh sebab itu tidak berlebihan bila Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Basarnas, kementerian/lembaga terkait, hingga pemda, untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, terutama pada produksi pangan.

Presiden di Jakarta, Sabtu (2/12), meyakinkan bahwa sampai sekarang belum ada masalah pada gangguan pasokan produksi pangan namun hal itu harus tetap diantisipasi.

Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya untuk menjaga jalur-jalur logistik agar tidak terputus akibat bencana sehingga ketersediaan pangan untuk rakyat juga terjaga.

Pemerintah juga memfokuskan perhatian di 13 provinsi untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang akhir tahun 2017 karena di wilayah ini diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas perdagangan menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Jakarta, Selasa (28/11), mengatakan 13 wilayah tersebut yakni DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sumut, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Ia mengatakan untuk menjaga stabilitas harga sembako menjelang dan selama Natal 2017 hingga Tahun Baru 2018, Bareskrim mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Menurut Kabareskrim, berdasarkan pantauan Satgas Pangan, harga bahan pokok hingga saat ini cukup stabil.Meski demikian, menjelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga sembako harus diantisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga sebagaimana yang terjadi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari rapat tersebut, diperoleh informasi bahwa ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun secara keseluruhan masih cukup tersedia sehingga apabila terjadi lonjakan harga, berarti masalah yang terjadi kemungkinan pada di sektor distribusi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, ada beberapa komoditas yang defisit seperti daging sapi dan kedelai, namun masih bisa dicukupi melalui produk impor.

Pastikan ketersediaan Ketersediaan pangan menjadi perhatian banyak pihak termasuk lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang memandang perlu pemerintah benar-benar memastikan ketersediaan daging sapi dengan harga terjangkau karena komoditas pangan itu memiliki banyak manfaat bagi gizi anak.

"Komoditas pangan yang satu ini memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai makanan yang mengandung banyak gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak," kata Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi.Menurut dia, harga daging sapi yang terus tinggi dapat membuat banyak keluarga yang tidak bisa mengonsumsinya.

Hal tersebut, lanjutnya, terindikasi dari harga komoditas yang satu ini tetap tidak bisa mencapai angka Rp80 ribu per kilogram, seperti yang sudah ditargetkan.

Ia mengatakan bahwa menu dengan bahan dasar daging sapi sudah umum di kalangan masyarakat Indonesia, terlihat bahwa olahan daging kerap menjadi olahan favorit keluarga Indonesia, terutama pada acara-acara istimewa seperti pada akhir tahun.

Untuk itu, ujar Hizkia, CIPS mendorong pemerintah untuk segera menghapuskan hambatan yang bersifat nontarif dalam perdagangan daging sapi di Tanah Air.

Menurut dia, belum tercukupinya kebutuhan pasar dalam negeri oleh peternak lokal sebaiknya disikapi dengan mengimpor daging sapi.

Dengan adanya impor, lanjutnya, harga daging sapi bisa turun dan dapat dijangkau oleh semua kalangan di Indonesia.

Ia juga menginginkan pemerintah lebih aktif melibatkan diri dalam perdagangan internasional, termasuk untuk daging sapi, karena akan makin banyak anak yang bisa mengonsumsi daging sapi kalau harganya terjangkau dan didukung juga oleh ketersediaan pasokan di pasaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyelesaian isu ketahanan pangan di Indonesia memerlukan koordinasi antarkementerian dan juga antarpemerintah pusat dan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Koordinasi tersebut, menurut Menkeu, tidak hanya dilakukan oleh kementerian yang berkaitan dengan penyediaan pangan seperti Kementerian Pertanian serta KKP, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemda.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam sejumlah kesempatan juga memastikan bahwa ketersediaan pangan terutama beras dalam kondisi aman menghadapi Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Seusai rapat pembahasan pangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (20/11), dipastikan bahwa stok beras aman sampai sekitar enam bulan ke depan, sedangkan pada Januari sudah mulai panen.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, menyebutkan stok beras saat ini mencapai 1,2 juta ton. Ia mengatakan jumlah stok tersebut cukup aman menghadapi akhir tahun.

Dengan kepastian tersebut, maka perlu pula dipastikan bahwa jalur-jalur logistik yang penting dalam distribusi atau penyebaran berbagai bahan pangan juga menjadi hal yang vital untuk selalu dijaga. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Serapan Dana Ketahanan Pangan Sumsel Masih Rendah

Serapan Dana Ketahanan Pangan Sumsel Masih Rendah NERACA Palembang - Serapan dana ketahanan pangan di Sumatera Selatan (Sumsel) terbilang masih…

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

Jamkrindo Jaring Startup Bidang Pangan Lewat Kompetisi

      NERACA   Jakarta - Sebanyak 10 startup bersaing kuat di acara final penjurian Jamkrindo Startup Challenge (JSC)…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mengapa Penetapan Capres-Cawapres 2019 dari Kubu Oposisi Seret?

  Oleh: Muhammad AS Hikam, Pengamat Politik dan Dosen di President University                   Sampai tulisan ini diposting, parpol-parpol yang…

PPDB 2018 Kacau Akibat Kecanduan Tuntaskan Masalah via Adhoc

Oleh: Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN) Kali ini Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA/SMK…

Asian Games 2018 Tidak Ganggu Keuangan Negara

  Oleh : Ridwan Hilmi, Mahasiswa Universitas Widya Mataram Yogyakarta Asian Games menjadi pertandingan besar yang sebentar lagi akan diselenggarakan…