Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Review akhir tahun tidak bisa terlepas dari fakta pertumbuhan ekonomi dan sisa waktu sebulan memberikan sejumlah catatan menarik terkait pertumbuhan dan prediksi 2018. Kepala Bappenas memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 mencapai 5,1 persen yang berarti dibawah target RAPBN-P 2017 yaitu 5,2 persen. Prediksi ini sejalan dengan IMF yang menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 sebesar 5,1 persen yang didukung oleh peran konsumsi pihak swasta. Bahkan IMF merevisi prospek pertumbuhan Q1 tahun 2018 menjadi 5,2 persen atau turun dari sebelumnya 5,3 persen. Terkait ini, revisi berlaku juga untuk negara Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Aspek yang mendasari revisi tidak bisa terlepas dari kondisi makro ekonomi yang kian membaik, harga sejumlah komoditas unggulan yang menunjukan trend meningkat dan juga membaiknya kondisi sospol domestik, meski ada kegaduhan politik kasus SN.

IMF juga menegaskan ancaman risiko dari proyeksi pertumbuhan, misal ancaman dari investasi asing, daya beli dan inflasi. Penetapan upah juga bisa menjadi ancaman karena dunia usaha sedang menghadapi tahun politik yaitu pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019. Oleh karena itu, optimisme pertumbuhan tidak terlepas juga dari power dua kutub yaitu AS - Cina karena ekonomi AS masih dominan di era global, meski di sisi lain juga ada persoalan model ekonomi tertutup di era pemerintahan Trump. Selain itu, hegemoni Cina di ekonomi global tidak perlu dilakukan lagi. Paling tidak, ini terlihat dari semakin kuatnya daya saing produk made in Cina di pasar global sehingga penetrasi produknya merebut pangsa pasar di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Potensi Pertumbuhan

Proyeksi pertumbuhan juga didukung ADB yaitu 5,1 persen mengacu pembangunan infrastruktur, investasi dan ekspansi ekonomi, termasuk beragam kebijakan populis. Faktor makro yang mempengaruhi optimisme pertumbuhan juga terkait proyeksi World Economic Outlook 2017 yang diumumkan Juli 2017 di Kuala Lumpur. Dari proyeksi ini, prediksi IMF terhadap pertumbuhan di AS 2,1 persen di tahun 2017 dengan catatan tidak ada ekspansi kebijakan fiskal yang terlalu kuat, sedangkan laju pertumbuhan Cina di proyeksi 6,7 persen dan tahun 2018 menjadi 6,4 persen. Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah optimis mencermati RAPBN 2018, meski ada yang meyakini RAPBN 2018 cenderung populis dan ini terkait agenda politik di tahun 2018 pilkada serentak dan pilpres di 2019. Optimisme pertumbuhan harus juga mencermati agenda tahun politik.

Keyakinan terhadap optimisme pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2017 juga mengacu data kuartal III 2017 bahwa pertumbuhan nasional mencapai 5,06 persen atau lebih baik daripada kuartal I dan II yang mencapai 5,01 persen sehingga sampai akhir tahun dapat mencapai sesuai target yaitu 5,1 persen. Faktor yang mendukung adalah perbaikan harga komoditas, terutama CPO dan batu bara. Bahkan, ada keyakinan dari sektor pariwisata tahun 2019 diproyeksi sebagai leading sector penyumbang devisa terbesar setelah CPO. Hal ini memberi gambaran komoditas migas dan non-migas berdampak positif terhadap penerimaan negara dan ini didukung pembangunan infrastruktur seperti keyakinan ADB.

Persoalan dari optimisme pertumbuhan ekonomi ternyata bisa terganjal oleh kondisi riil pembangunan di daerah. Paling tidak, ini terkait dengan dana daerah yang mengendap di perbankan. Dari data Asosiasi Bank Pembangunan Daerah – Asbanda, per Desember 2016 dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp.372,6 triliun atau naik 5,87% dibanding tahun sebelumnya Rp.351,96 triliun. Rentang waktu per akhir Juni 2017 dana simpanan pemerintah daerah di perbankan Rp.222,6 triliun atau lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2016 yaitu Rp.214,7 triliun, sedang per akhir Mei 2017 sebesar Rp.244,5 triliun. Sebaran dana ini terdiri Giro Rp.140,7 triliun (63%), Deposito Rp.76,6 triliun (34,4%) dan sisanya tabungan Rp.5,3 triliun (2,4%).

Terkendala Endapan Dana

Ironisnya per September 2017 jumlah dana daerah mengendap naik menjadi Rp.226,6 triliun atau naik 9,6% dibanding periode yang sama tahun 2016 yaitu Rp.206,75 triliun atau naik 7,3% dibanding Agustus 2017 yaitu Rp. 211,3 triliun. Besarnya dana daerah yang mengendap di perbankan juga menunjukan rendahnya realisasi pembangunan di daerah. Hal ini nampaknya tidak sejalan dengan semangat era Otda yang menuntut ada geliat ekonomi, terutama yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk memacu daya saing di daerah termasuk juga relevansinya terhadap ancaman pencapaian pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ketakutan terkait dana yang mengendap tidak bisa terlepas dari ancaman OTT oleh KPK.

Dari penjabaran di atas bahwa yang juga tidak bisa diabaikan yaitu sebaran investasi juga menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan. Investasi padat modal memang penting, tetapi tidak bisa diabaikan investasi padat karya, terutama mengacu pentingnya penyerapan tenaga kerja sebagai implikasi pertumbuhan. Hal ini sekaligus menegaskan tantangan BKPM sehingga mampu merealisasikan target investasi di tahun 2017 sebesar Rp. 670 triliun dan tahun 2018 yaitu Rp.840 triliun. Konsekuensi dari target ini adalah komitmen BKPM melakukan promosi investasi ke sejumlah negara, termasuk negara potensial seperti Korsel, Cina, Singapura, Jepang dan AS. Yang harus dicermati bahwa tahun politik yaitu pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 rentan memicu riak stabilitas sospol, meski di sisi lain Bank Dunia memprediksi pertumbuhan 2018 yaitu 5,3 persen.