Menteri Koordinator Darmin Nasution mengungkapkan lonjakan utang pemerintah pusat dalam kurun waktu terakhir terjadi bukan tanpa alasan. Lonjakan jumlah utang yang dimiliki Indonesia terjadi akibat tingginya kebutuhan dana untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah.

Darmin juga mengatakan, besarnya jumlah total utang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga merupakan akumulasi dari penarikan utang yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Saat ini, utang yang diembang pemerintahan Jokowi secara total mencapai Rp3.706,52 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp1.102,52 triliun dari posisi akhir tahun 2014 yang mencapai Rp2.604 triliun. "Utang negara ya memang nambah dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang cukup banyak. Utang pemerintah itu adalah akumulasi dari yang sudah ada selama ini," ujar Darmin.

Tak hanya untuk keperluan membangun infrastruktur, penambahan utang juga dilakukan untuk membayar utang yang akan jatuh tempo.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (24/7), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari-Juni 2017 adalah Rp 291,64 triliun, atau 56,68 persen dari yang dialokasikan pada APBN. "Sebetulnya pemerintah tidak berbuat apa-apa pun utang pemerintah akan terus bertambah, karena jatuh temponya paling enggak itu mencapai Rp220 triliunan yang harus dibayar setiap tahun," lanjut Darmin.

Mantan Direktur Jenderal Pajak itu menyadari penambahan utang negara selalu menjadi isu yang sensitif di publik. Namun di sisi lain, utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran belanja negara.

Ia mengatakan, hanya ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah dalam kondisi saat ini. Menambah utang untuk membangun infrastuktur atau sebaliknya.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat jangan hanya melihat bahwa penambahan utang sebagai sesuatu yang buruk, ia meyakini dampak positif dari penarikan utang akan banyak dirasakan pemerintahan saat ini. "Lihat saja proyeknya. Sebenarnya kalau proyek infrastrukturnyanya jelas pasti dampaknya akan positif sekali untuk ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Strategis dan Portofolio Utang DJPPR Scenaider Clasein H. Siahaan sebelumnya mengatakan, pemerintah berencana menaikkan target indikatif penerbitan SBN berdenominasi Euro (Euro Bond) untuk menutup kenaikkan defisit anggaran.

DJPPR berkeliling Uni Eropa guna memasarkan SBN valuta asing (valas) yang rencananya akan terbit Semester II. "Syukur-syukur nanti kalau Euro Bond bisa naik. Kalau demand-nya banyak ya bisa kami pertimbangkan juga untuk bisa naik (target indikatifnya). Tapi kami lihat nanti lah," kata Scenaider.

Dia mengatakan pemerintah tetap berupaya menjaga agar porsi penerbitan SBN valuta asing (valas) hanya 25 hingga 30 persen untuk valuta asing. Alasannya, untuk menghindari beban bunga utang yang berpotensi meningkat.

Saat ini sudah dua SBN valas yang terbit yakni Global bond atau yang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 3,5 miliar (Rp 47 triliun) dan sukuk global US$ 3 miliar (Rp 39,9 triliun). (iwan, agus)