NERACA

Jakarta - Serapan kredit usaha rakyat oleh usaha mikro kecil dan menengah yang disediakan oleh perbankan realisasinya hampir mencapai Rp70 triliun dari Rp110 triliun dana yang dianggarkan. Direktur Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi Sari usai menjadi pembicara pada kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Jakarta, Selasa (21/11) menyatakan, agar UMKM meningkatkan performa kinerja dan laporan serta pihak perbankan juga bisa lebih mengenal seluk belum UMKM itu sendiri.

Ia menegaskan, perbankan yang mengelola dana masyarakat mesti meningkatkan kehati-hatian dan tidak serta merta melonggarkan persyaratan. Yang diperlukan disini adalah mengenal lebih dalam seluk beluk UMKM. "Kalau asal longgar saja nanti malam jebol uang kita. Dana perbankan yang akan disalurkan ke UMKM idealnya di 7,1 persen terhadap produk domestik bruto. Makanya yang kita dorong adalah dari dua sisi UMKM sendiri dan perbankan," ujarnya.

Disinggung tentang "mandatory lending" sebesar 15 persen, ia menyatakan secara industri ini sudah 19,7 persen dari total portofolio kredit, namun kewajiban untuk setiap bank 15 persen itu masih ada beberapa bank yang belum dapat memenuhi, terkait kendala jaringan berupa tidak punya cabang di daerah, pengetahuan account officer perbankan terhadap UMKM masih minim da lainnya. Dari 50 juta UMKM di Indonesia, pemilik usaha yang sudah berhubungan dengan perbankan jumlahnya masih relatif kecil. Untuk itu BI telah bekerjasama dengan bank persero dalam meningkatkan penyaluran kredit, begitu juga dengan peran pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.

Didasarkan data BI pada awal Maret 2017 ada sebanyak 21 bank yang belum mampu menyalurkan kredit UMKM sebesar 15% dari total portofolionya. Adapun pada 2016 ketika kewajiban minimum rasio kredit UMKM masih sebesar 10 persen beberapa bank masih belum dapat memenuhi syarat tersebut. Alhasil perbankan tersebut terkena disinsentif pengurangan jasa giro. Perbankan yang tidak dapat memenui syarat minimal kredit UMKM juga tidak berhak mendapat insentif pelonggaran batas atas rasio pinjaman terhadap pendanaan (loan to funding ratio/LFR) yang menjadi 94 persen dari 92 persen.

Kewajiban pemenuhan porsi kredit UMKM sudah dijalankan BI sejak 2015 secara bertahap. Pada 2015 perbankan harus memenuhi porsi kredit UMKM sebesar lima persen dari total portofolio kreditnya, kemudian meningkat menjadi 10 persen pada 2016, sekitar 15 persen pada 2017, dan 20 persen pada 2018.

Disamping itu, DPR mendorong agar para petani dan nelayan bisa mengakses fasilitas kredit usaha rakyat (KUR). Sebab, saat ini secara nasional penyerapan KUR untuk petani dan nelayan baru sekitar 20 persen. “Pemerintah punya program KUR, di mana salah satunya diperuntukkan untuk petani dan nelayan,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. Fasilitas KUR ini terang Heri, bisa diakses oleh petani di Sukabumi. Oleh karena itu, lanjut dia, sosialisasi KUR ini dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kalangan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, BNI termasuk BJB.

Heri meminta adanya keberpihakan kalangan perbankan kepada petani dan nelayan. Terlebih, lanjut dia, mayoritas mata pencaharian masyarakat di Sukabumi adalah bertani. Namun kata dia saat ini keberadaan petani semakin termarginalkan. Oleh karena itu Heri mengatakan, dengan adanya sosialisasi tersebut dapat membuka pengetahuan petani dan nelayan agar mampu memanfaatkan fasilitas KUR yang menjadi program andalan pemerintah. "Sampai hari ini fasilitas total KUR Rp 110 triliun dan baru terserap sekitar 60 persen," terang dia.

Data tersebut ungkap Heri menunjukkan masih banyak yang belum tersalurkan. Padahal lanjut dia saat ini sudah masuk Nopember dan tersisa tinggal satu bulan lagi hingga akhir 2017. DPR tutur Heri mendorong fasiltas KUR pada tahun ini bisa terserap secara maksimal. Pasalnya terang dia nilai KUR sebesar Rp 110 triliun menggunakan dana talangan bunga yang sifatnya subdisi dari pemerintah. Sehingga menurutnya sangat disayangkan bila nantinya tidak terserap.