NERACA

Jakarta – Program pengadaan kapal perikanan tahun 2017 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditargetkan rampung hingga minggu ketiga Desember. Status dari 782 unit kapal perikanan yang menjadi target tahun ini, 151 unit telah selesai dan sisanya proses cetak kasko, serta penyelesaian bangunan atas dan pemasangan mesin. Dari jumlah kapal yang dibangun tersebut, diketahui jumlah kapal berukuran di bawah 5 gross tonnage (GT) sebanyak 243 unit, kapal 5 sebanyak GT 384 unit, kapal 10 GT sebanyak 134 unit, kapal 20 GT sebanyak 15 unit, dan kapal 30 GT sebanyak 6 unit.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja, mengatakan optimis pembangunan kapal tahun 2017 akan selesai sebelum akhir tahun. Tak hanya fisik kapalnya, namun dokumen perizinan juga diselesaikan agar kapal dapat segera dioperasionalkan oleh nelayan penerima bantuan.

“Kita tidak ingin mengulang kejadian seperti tahun-tahun sebelumya. Kita punya banyak tim mulai dari tim peneliti kontrak, tim seleksai, tim, data informasi, tim pengurusan dokumen hingga tim penerima hasil pekerjaan. Nah tim pengurusan dokumen ini yang bekerja bersama-sama BKI, Perla dan kantor UPT Perla di daerah menuntaskan dokumen saat kapal selesai dibangun,” ujar Sjarief, seperti pada keterangannya, di Jakarta, awal pekan kemarin.

Dipaparkan oleh Sjarief, bantuan kapal perikanan ini sejalan dengan pilar kesejahteraan KKP. DJPT terus berkomitmen untuk membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomiannya. Bantuan ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang semakin berlimpah karena kebijakan KKP dalam memberantas illegal, unregulated dan unreported fishing.

“Berkat kerja sama kita semua dalam menegakkan pilar kedaulatan dan keberlanjutan yang diwujudkan antara lain dalam memberantas praktek IUU Fishing, kini stok ikan terus meningkat. Jika pada tahun 2013 potensi sumber daya ikan kita tercatat 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton dan meningkat lagi menjadi 12,5 juta ton pada tahun ini. Dengan bantuan armada penangkapan ikan ini, mari kita manfaatkan sumber daya ikan yang makin melimpah secara lestari,” jelasnya.

Pengadaan kapal perikanan pada tahun 2017 melibatkan nelayan untuk turut berkontribusi dalam mengawasi proses pembangunan. Tidak hanya mengikuti proses sea trial atau uji coba kapal bantuan agar sesuai dengan kebutuhan nelayan namun juga diajak untuk melihat langsung proses pembangunan kapal di galangan.

Bantuan kapal perikanan ini akan diserahkan kepada 235 koperasi di 122 kabupaten/kota yang sudah diverifikasi oleh tim seleksi yang dikoordinir Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan DJPT. “Calon penerima bantuan kapal sudah kami verifikasi, kapal dalam proses pembangunan. Jadi akhir Desember nanti kapal dapat segera didistribusikan karena memang selesai semua pengadaan pada tahun ini,” paparnya.

Adapun menanggapi adanya keinginan DPR untuk memoratorium bantuan kapal, Sjarief menanggapinya dengan ringan, menurutnya, jika memang bantuan kapal dianggap bagus dan nelayan membutuhkan maka akan terus kami perjuangkan. “Iya memang saya dengar DPR pengin moratorium bantuan kapal. Kalau kami simple, jika memang nelayan masih butuh ya kita lanjutkan,” terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menyarankan agar KKP melakukan moratorium pengadaan kapal untuk nelayan, karena ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh Komisi IV DPR RI setelah melakukan pengawasan langsung terhadap pengadaan kapal. Kejanggalan itu, seperti terdapat keterlambatan kontrak, namun dalam hal ini pihak KKP seolah masih berkutat pada permasalahan verifikasi sejumlah galangan kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.  “Setelah ditelusuri Komisi DPR, hanya sekitar 20-an galangan yang dinyatakan siap untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal, dan itupun telah terbentur oleh keadaan waktu yang tidak cukup untuk pengerjaannya,” ujar Ono Surono.

Selain itu, KKP juga mengalokasikan anggaran untuk pembuatan kapal sebanyak 3.450 unit. Tetapi, hal itu tidak tercapai sehingga Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer terhadap KKP.

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan kapal nelayan tersebut tidak dipermasalahkan asal untuk kepentingan kesejahteraan nelayan. Namun, saat dilakukan evaluasi KKP hanya mampu mengadakan kapal sebanyak 1.354 unit. "Bukan hanya permasalahan disclaimer dari BPK saja yang dipertanyakan DPR, karena sejak awal rekan-rekan di Komisi IV sepakat dengan Menteri KKP dan jajarannya, bahwa untuk menunjang dan mendukung terkait dengan kesejahteraan nelayan, kita setuju untuk," paparnya.