NERACA

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau Bank Kaltim, Rabu, resmi berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau "Bankaltimtara". Direktur Utama Bankaltimtara Zainuddin Fanani di Jakarta, Rabu (15/11), mengatakan perubahan nama tersebut untuk mengakomodir peran dan menampilkan identitas provinsi Kalimantan Utara, menyusul penyesuaian struktur kepemilikan saham.

"Hal ini mengingat seluruh pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara merupakan pemegang saham Bank Kaltim," kata Zainuddin. Perubahan nama ini diikuti oleh perubahan logo yang sebelumnya tertulis Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Peran pemda Kaltara di Bank Kaltim, ujar dia, diharapkan bisa meningkatkan layanan perbankan daerah kepada masyarakat Kalimantan Utara, tidak hanya masyarakat Kaltim.

Melalui tranformasi ini, Bankaltimtara juga mengubah bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan berubahnya status badan hukum menjadi PT ini diharapkan dapat memudahkan bank untuk melakukan aksi korporasi. Zainuddin merencanakan untuk dalam menerbitkan obligasi dan membuka layanan kelolaan dana haji. "Untuk penerbitan obligasi, Bankaltimtara akan bekerjasama dengan MnC Sekuritas sebagai upaya untuk mensinergikan produk" ujar dia.

Dia mengklaim profitabilitas perbankan dan kesehatan Bankaltimtara sangat memadai sehingga obligasi akan diminati investor. "Perubahan identitas baru ini sekaligus juga menandai bahwa kiprah kami dalam memberikan layanan perbankan juga akan bisa dinikmati oleh masyarakat tidak hanya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara namun juga bagi masyarakat seluruh Indonesia," ujarnya.

Bankaltimtara merupakan salah satu BPD yang memiliki cakupan wilayah operasi terluas di Indonesia dengan luas total wilayah mencapai 129 ribu kilometer. Bankaltimtara sudah memiliki jaringan di 122 dari 153 kecamatan yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau sekitar 79,74 persen dari total wilayah dua provinsi itu.

"Membangun jaringan kantor di batas negeri yang awalnya mustahil menjadi sebuah kenyataan. Kiblat kegiatan ekonomi yang sebelumnya ke negara tetangga, perlahan mulai bergeser setelah hadirnya kami. Bagi kami, itu adalah sebuah kebanggaan," katanya.