NERACA

Jakarta - The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) menggandeng Badan Standardisasi Nasional menyelenggarakan forum manajemen risiko dengan tema seri SNI ISO 31000 'Strategi, Implementasi adan Integrasi' yang dihadiri pelaku manajemen risiko dari berbagai industri. Direktur Pefindo Biro Kredit, Mohammad Mukhlis dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (9/11) mengatakan, SNI ISO 31000 Manajemen Risiko adalah standar nasional Indonesia yang memberikan panduan bagaimana mengelola risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.”Standar ini menyediakan prinsip-prinsip sebagai panduan agar manajemen risiko efektif,”ujarnya.

Standar tersebut lanjutnya, juga menyediakan rumusan kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.”Sebagai suatu standar nasional, maka SNI ISO 31000 manajemen risiko merupakan suatu rujukan nasional yang kuat, karena acuan standar manajemen risiko setara dengan standar internasional yaitu ISO 31000,”jelasnya.

Terkait manajemen risiko, hal penting lainnya adalah saat ini beberapa standar untuk sistem manajemen, seperti SNI ISO 9001 sistem manajemen mutu, SNI ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, SNI ISO 27001 sistem manajemen keamanan informasi, di dalamnya memuat klausul terkait pengelolaan risiko.

Rujukan utama yang terstruktur dan sistematis bagi penerapannya adalah SNI ISO 31000 Manajemen Risiko. “Bagi perusahaan dengan kompleksitas bisinis yang besar, manfaat penerapan manajemen risiko akan terasa semakin besar bila terintegrasi dengan penerapan standar sistem manajemen lainnya seperti Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 dan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001," paparnya.

Karena itu, seminar manajemen risiko hari ini akan memaparkan SNI ISO 31000 serta mendiskusikan integrasi dengan standar sistem manajemen lainnya dan agar peserta dapat lebih memahami apa itu SNI ISO 31000 dan manfaat penerapannya bagi organisasi yang bersangkutan. Adapun The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) merupakan anak usaha dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berperan sebagai pusat referensi, sertifikasi, dan edukasi pasar modal Indonesia. TICMI ditunjuk dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai informasi, keberadaan TICMI di pasar modal dinilai penting dalam mengembangkan dan memajukan industri pasar modal di Indonesia. Apalagi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2016, baru sekitar 29,66% penduduk Indonesia yang memiliki kategori well literate atau melek pengetahuan keuangan. 

Tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal dan tingkat utilitas produk pasar modal sendiri tercatat masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan 5 industri jasa keuangan lainnya di Indonesia yakni sekitar 4,4%.