NERACA

Serang – Perusahaan ritel, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka pembinaan dan program kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menenengah (UMKM). Kerja sama dituangkan dalam nota pernjanjian (MOU) yang ditandatangani GM Alfamart, Faturahman dan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.

Faturahman mengharapkan melalui kerja sama tersebut dapat tercipta sinergitas antara toko modern dan toko tradisional melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Kerjasama ini, menurutnya, juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).”Kami tidak sekedar memberikan pelatihan, tetapi harus ada hasil dalam bentuk kemitraan, pemilik warung tinggal kirim pesan singkat melalui ponsel barang yang akan diperdagangkan akan diantar tentunya dengan harga yang menguntungkan,"ujarnya di Serang, kemarin.

Menurutnya, kemitraan yang menjadi program Alfamart sekaligus menepis berita miring tahun 2010, 2011, dan 2012 yang menyebutkan kehadiran toko modern mematikan toko kecil."Hadirnya perusahaan memberikan pelatihan dan menjadikan UMKM sebagai mitra membuktikan berita itu tidak benar," katanya.

Pelatihan yang diberikan tidak sekedar bagaimana menata barang yang menarik, namun juga memberikan pengetahuan mengenai pembukuan, stok barang, dan aspek keuangan penting lainnya agar warungnya dapat berkembang. Faturrahman mengatakan, banyak warung tradisional selama ini tutup karena pengelolaan keuangan tidak benar, seperti mencampuradukan uang kas untuk kebutuhan pribadi tanpa adanya pencatatan.

Lebih jauh Faturrahman juga mengungkapkan, peran Alfamart dalam memberikan pelatihan bagi siswa SMK melalui program Alfamart Class, tujuannya untuk memperkecil tingkat pengangguran lulusan SMK.”Melalui program ini kami membangunkan laboratorium berupa toko sehingga siswa dapat langsung praktek yang menjadi bekal saat lulus nanti sebagai karyawan ritel atau menjadi wirausaha," jelas dia.

Sedangkan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam sambutannya mengatakan, indeks pembangunan manusia yang diukur dari pendidikan, kesehatan, dan daya beli masih terbilang rendah yang menggambarkan tingkat kemakmuran.”Ini menjadi perhatian kami dan menjadi skala prioritas untuk meningkatkan IPM dengan memperhatikan tiga indikator salah satunya menerbitkan peraturan daerah untuk memberikan kemudahan perizinan dan akses permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil," kata Tatu. (ant/bani)