Biaya Transportasi Masyarakat Capai 40%

Bandung - Biaya transportasi masyarakat di Indonesia mencapai 40% sehingga menguras pendapatan, kata Sekretaris Jenderal Organiasi Angkutan Darat (Organda) Andriansyah di Bandung, Kamis.

"Hasil penelitian Organda, biaya transportasi masyarakat kita cukup tinggi sekitar 40%, padahal idealnya biaya itu hanya 10%," kata Andriansyah.

Tingginya alokasi anggaran tranportasi itu, kata Andriansyah, tiada lain karena masyarakat lebih memilih memiliki kendaraan pribadi dibandingkan dengan naik kendaraan umum.

Namun di sisi lain, kata dia, hasil penelitian juga menunjukkan kemampuan masyarakat memiliki kendaraan pribadi itu tidak sebandingkan dengan pendapatan mereka yang diterima setiap bulannya.

"Penggunaan kendaraan pribadi menjadikan rata-rata biaya transportasi secara nasional cukup tinggi," katanya.

Padahal bila budaya masyarakat untuk memilih dan menggunakan angkutan umum cukup tinggi, maka tingkat biaya transportasi masyarakat bisa ditekan dan bisa mengentaskan masalah kemacetan lalu lintas di kota-kota besar.

Ia berharap pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada angkutan umum. Tidak sebatas menggulirkan program angkutan masal, namun juga diikuti dengan kebijakan riil lainnya antara lain subsidi suku cadang dan bahan bakar minyak (BBM).

Salah satunya, pemerintah memberlakukan BBM bersubsidi bagi angkutan umum dan tidak menaikan harga BBM untuk kendaraan dan transportasi umum.

"Mudah-mudahan kenaikan harga BBM tidak berlaku untuk kendaraan umum, karena masih ada sekitar 60% masyarakat yang tidak memiliki kendaraan," katanya.

Ia menyebutkan, tingkat kepemilikan sepeda motor yang begitu pesat, juga berpengaruh terhadap iklim usaha angkutan umum antara lain dengan penurunan load factor atau jumlah penumpang angkutan.

"Kepemilikan sepeda motor yang melejit, jelas berpengaruh kepada penumpang kendaraan umum, imbasnya pendapatan berkurang, keuntungan berkurang," katanya.

Angkutan pribadi yang terus bertambah mengakibatkan bisnis angkutan umum semakin lesu, bahkan secara umum rata-rata load factor angkutan umum saat ini berkisar 40% hingga 45%.

Sementara itu beban angkutan umum akan semakin berat bila Pemerintah memberlakukan kenaikan harga BBM sebesar 30%.

Menurut Andriansyah bila terjadi kenaikan harga BBM itu, maka diprediksi akan memicu kenaikan tarif angkutan umum sekitar 35%.

"Selama ini kami tidak memberlakukan kenaikan tarif karena daya beli masyarakat masih rendah, namun bila ada kenaikan harga BBM sebesar itu maka kami akan menyesuaikan sekitar 35%," kata Andriansyah.

Kenaikan BBM, menurut Andriansyah akan memicu kenaikan harga di segala sektor termasuk suku cadang, upah awak, bengkel serta lainnya. Biaya bahan bakar dalam operasional kendaraan umum saat ini mencapai 40%.

BERITA TERKAIT

Optimalkan Program CSR - Holcim Libatkan Masyarakat Dalam Rumuskan Program

Sejatinya progam tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) harus berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan dalam membangun dan memberdayakan…

Pers Membangun Peradaban Masyarakat Papua

Peranan pers di era perkembangan digital saat ini tidak saja berfungsi untuk menyebarkan informasi, melakukan kontrol sosial serta menyalurkan aspirasi…

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang melakukan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

#DengarYangMuda Tekankan Gaya Hidup Sehat untuk Generasi Muda

#DengarYangMuda Tekankan Gaya Hidup Sehat untuk Generasi Muda NERACA  Jakarta – Founder #DengarYangMuda Diaz Hendropriyono kembali menyelenggarakan talkshow #DengarYangMuda di…

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat,…

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia - Dibawah Pimpinan Litawati

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia Dibawah Pimpinan Litawati NERACA Kuningan – Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)…