NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini, mengatakan keinginan politik merupakan aspek penting untuk mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. "Menurut saya 'political will' paling penting, karena tidak akan mungkin mengembangkan ekonomi syariah tanpa eksekutif yang menjadi panglima," kata Hendri dalam diskusi publik mengenai ekonomi syariah di Jakarta, Jumat (3/11). 

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) itu menilai upaya mengembangkan perekonomian syariah memerlukan komitmen bersama pada tataran tertinggi untuk kemudian diterjemahkan ke dalam program-program nasional. Kemudian, lanjut Hendri, pemerintah juga perlu memerhatikan pengembangan perekonomian syariah dari sisi riil.

Ia mengatakan ekosistem halal perlu untuk segera diciptakan di Indonesia, misalnya menyediakan kontainer dan pelabuhan halal untuk kepentingan perdagangan lintas batas. Selain itu, gelombang dari masyarakat untuk bersyariah juga perlu dikanalisasi untuk masuk ke dalam perekonomian agar mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi syariah.

Dalam tataran ekonomi global, volume industri halal global pada 2015 mencapai 3,84 triliun dolar AS dan diperkirakan mencapai 6,38 triliun dolar AS pada 2021. Sementara, dilihat dari skor Global Islamic Economy Indicator 2016-2017, daya saing ekonomi syariah Indonesia hanya menempati peringkat 10, atau tertinggal dari Malaysia dan negara-negara di Semenanjung Arab. 

Gaya Hidup

Sementara itu,  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menilai upaya penciptaan "lifestyle" atau gaya hidup yang mendukung ekosistem perekonomian syariah perlu didukung oleh permintaan masyarakat dalam produk-produk industri terkait. "Kalau mau 'lifestyle' (syariah), maka harus ada permintaan. Potensinya besar untuk permintaan sektor-sektor industri syariah," kata Wimboh.

Produk industri syariah tersebut antara lain menyangkut makanan halal, jasa keuangan, rekreasi, sandang, kosmetik, dan obat-obatan. Wimboh menilai perekonomian syariah di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, masih tertinggal dari negara-negara lain.

Selain itu, daya saing keuangan syariah Indonesia hanya menempati peringkat tujuh, juga masih tertinggal dari Malaysia dan negara-negara di Semenanjung Arab. "Malaysia sudah lebih jauh di atas kita, namun memang di sana ada komitmen besar dari pemerintahnya untuk mengembangkan ekonomi syariah," kata Wimboh.

Ia terutama menyoroti mengenai peluang pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, di mana tahap pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya memunculkan permintaan industri syariah. Upaya meningkatkan taraf hidup tersebut diwujudkan melalui pengembangan lembaga keuangan syariah yang kemudian harapannya dapat merangsang masyarakat masuk ke sektor syariah.

Kemudian, lanjut Wimboh, pengembangan ekonomi syariah juga dapat dilakukan dengan merambah masyarakat yang sudah mapan untuk memulai gaya hidup syariah. "Sekarang ini kami mulai perbaikan dalam bentuk 'rebranding'. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan usaha-usaha syariah," kata dia.

Disisi lain, menurut Deputi Gubernur BI, Perry Wajiyo, sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia perlu berbenah diri. Tidak hanya sebagai objek pasar keuangan syariah, namun juga menciptakan produk yang bisa disebarluaskan ke sejumlah negara. "Terus terang saya sedih sebagai mayoritas muslim di Indonesia, apakah kita sadar dan menerima saja kita sebagai objek pasar keuangan syariah negara lain,” kata Perry.

Perry memberi contoh Thailand, yang ingin produk-produk halal buatannya mendunia. Bahkan, negara-negara seperti China maupun Australia pun saat ini berupaya meningkatkan pangsa pasar ekspor syariah. “China penyuplai fesyen di Timur Tengah terbesar, kenapa Indonesia tidak bisa? Korea Selatan dan Jepang juga meningkatkan turisme halal,” katanya.