Oleh: Muhammad Razi Rahman

Fokus pemerintah terhadap infrastruktur perlu dilakukan secara konsisten dan jangan kendor, tetapi pelaksanaannya di lapangan juga memerhatikan berbagai faktor dengan seksama.

Apresiasi terhadap fokus infrastruktur tersebut telah dilontarkan sejumlah pihak, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang ingin Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur kawasan timur Indonesia (KTI).

Wakil Ketua Umum Kadin KTI Andi Rukman Karukpa menginginkan Presiden Jokkowi untuk dapat "tancap gas lagi" pada dua tahun terakhir ini.

Menurut dia, ritme pembangunan infrastruktur KTI sudah pada jalur yang tepat dan tereksekusi dengan baik, sehingga jangan mengendor karena diterpa sejumlah persoalan ketersediaan anggaran melalui bentuk utang.

Apalagi, Andi Rukman Karumpa mengingatkan bahwa berbagai negara seperti China juga sedang melaju kencang membangun infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur KTI juga jangan sampai ketinggalan.

Andi berharap agar semua pihak menjaga kondusivitas dan stabilitas politik dalam dua tahun terakhir Pemerintahan Jokowi-JK agar pemerintah bekerja lebih tenang.

Hanya saja, Andi meminta agar pembangunan infrastruktur perhubungan secara besar-besaran ini, diikuti oleh kebijakan dan pembangkit listrik secara masif juga untuk menarik investasi.

Bagaimana halnya dengan pembiayaan dari beragam proyek infrastruktur di beragam daerah itu? Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menginginkan pemerintah memerhatikan tingkat defisit APBN terkait berbagai proyek yang digunakan dalam rangka membangun infrastruktur di berbagai daerah.

Menurut Heri Gunawan, proyek infrastruktur jor-joran yang didasarkan pada studi kelayakan yang memakai asumsi-asumsi makro yang terlampau optimis bisa blunder.

Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan, saat ini ada beberapa BUMN yang melakukan pekerjaan infrastruktur dengan pembiayaan utang sehingga perlu pengelolaan secara baik.

Hal itu, ujar dia, karena potensi ancaman gagal bayar bisa saja terjadi yang dapat berdampak kepada BUMN yang melakukan pinjaman harus melakukan "right issue" atau disuntik dengan APBN melalui skema PMN.

Untuk itu, Heri menginginkan skema yang awalnya ingin mengurangi APBN, jangan malah justru menambah beban APBN.

Ia mengutarakan harapannya agar setiap BUMN memiliki skenario manajemen risiko yang matang, serta pemerintah memerhatikan kemampuan pembiayaan infrastruktur yang bersumber pada penerimaan APBN.

Kemampuan Negara

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam mengingatkan, fokus pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah juga perlu memerhatikan kemampuan penerimaan negara.

Hal itu, ujar Ecky, karena selama beberapa tahun terakhir, jumlah penerimaan negara selalu meleset dari target karena tidak tercapainya sasaran penerimaan pajak.

Untuk itu, ia mengingatkan agar berbagai proyek pembangunan infrastruktur sedari awal sudah benar-benar matang baik dari aspek perencanaan maupun mitigasnya.

Ecky juga mengingatkan hal terpenting bahwa proyek infrastruktur juga sangat bergantung kepada kondisi makro di bidang ekonomi seperti realisasi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang ada, menurut dia, adalah hasil proyek infrastruktur tidak akan langsung berdampak secara langsung kepada pemanfaatan ekonomi secara optimal sementara pada saat ini, daya beli dan permintaan konsumsi warga cenderung melemah. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyeimbangkan beragam hal tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengusulkan, alokasi dana desa bila difokuskan dalam rangka membangun infrastruktur di pedesaan maka juga bermanfaat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Eva  berpendapat bahwa bila tahap infrastruktur sudah baik maka tahap berikutnya yaitu fokus pada penguatan ekonomi masyarakatnya yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Menurut dia, pemanfaatan dana desa harus dikelola sebaik mungkin karena menjadi peluang untuk bagaimana mengatasi kemiskinan sekaligus memperbesar permintaan dari desa sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Politisi PDIP itu mengemukakan, berdasarkan pengalaman di daerah pemilihannya yaitu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang sempat mendapatkan juara untuk pengelolaan dana desa terbaik, maka strategi yang dijalankan fokus infrastruktur. Ia memaparkan, dana desa yang digunakan untuk infrastruktur itu antara lain untuk pembangunan jalan arteri serta jalan penghubung antardesa.

Hapus Disparitas

Program dana desa juga dinilai harus bisa menghapus disparitas atau tingkat ketimpangan perekonomian sehingga bisa mengangkat harkat kesejahteraan di Tanah Air.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan beranggapan alokasi dana sebesar Rp1 miliar per desa jika dikelola secara baik dan akuntabel bisa menghapuskan disparitas ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.

Namun, menurut Taufik, sejumlah hal yang menjadi permasalahan adalah dana desa dengan jumlah yang besar tersebut dikhawatirkan akan dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Untuk itu, politisi PAN itu mengusulkan agar dana desa dikaji kembali dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyaluran dan pengawasan dana desa.

Hal tersebut, lanjutnya, karena dua kementerian tersebut memiliki struktur organisasi sampai dengan ke pelosok-pelosok desa.

Masih terkait dengan dana desa dan infrastruktur, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan gencarnya pemerintah berfokus pada sektor infrastruktur jangan sampai meminggirkan hal lain yang penting, yaitu tingkat kesejahteraan petani dan keluarganya.

Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi para petani, antara lain, terbatasnya kesempatan kerja di pedesaan, menurunnya jumlah rumah tangga yang memiliki lahan pribadi, dan makin banyak buruh petani yang tidak berlahan.

Belum lagi, lanjutnya, gencarnya pembangunan infrastruktur yang menggerus lahan-lahan pertanian dan rendahnya harga beli komoditas pangan yang ditanam petani sehingga selama tidak panen, petani juga menjadi hanya sebatas konsumen.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengingatkan fokus pemerintah pada infrastruktur juga harus diimbangi dengan beragam program yang mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di Tanah Air.

Pembangunan infrastruktur penting. Akan tetapi, membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting, kata Herman Khaeron. Menurut dia, hal tersebut penting agar rakyat bisa mampu untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Politikus Partai Demokrat itu berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur juga harus menjadi sebuah konektivitas dari daerah produksi yang menopang kinerja ekspor. Untuk itu, kata Herman, pemerintah juga perlu memfokuskan perhatian pada rakyat yang sebagian besar adalah kelas menengah bawah yang ada di berbagai pelosok nusantara. (Ant.)