Pemkot Sukabumi Harus Merubah RTRW

Sebagai Penunjang Selesainya Tiga Proyek Besar

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dituntut harus segera merubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayahnya. Hal itu seiring dengan tiga proyek pembangunan besar. Yakni, jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi), akses double track kereta api dan rencana adanya bandara di Sukabumi.

Jika perubahan itu dilaksanakan secepat mungkin, tentunya akan menertibkan kawasan-kawasan yang akan dijadikan sentra tertentu."Perlu dong perubahan RTRW dan RDTR, sehingga tidak acak-acakan. Misalkan mana saja yang bisa menjadi kawasan untuk dijadikan perumahan. Dan mana saja lahan yang tidak boleh diganggu untuk pembangunan," ujar Walikota Sukabumi M. Muraz usai membuka rakor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, di salah satu Hotel Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, Selasa (31/10).

Muraz juga menyinggung mengenai tempat pemakaman yang saat ini bisa dikatakan krisis lahan. Padahal kata Muraz, urusan kuburan jangan dianggap enteng, apalagi dengan luas lahan wilayah Kota Sukabumi hanya 48 kilometer.”Sudah mulai susah untuk lahan pemakaman. Kalau tidak dipikirkan sekarang, anak cucu kita nanti mau dikubur dimana. Makanya, saya berharap agar RTRW segera dirubah," tuturnya.

Sebab, lanjut Muraz, kebutuhan tanah untuk lahan kuburan saja setiap RW nya mencapai 3000 meter dalam jangka waktu 10 tahun. Jumlah ke RW an di Kota Sukabumi saja mencapai 355."Bayangkan saja, jika satu RW 3000 meter, kalikan jumlah RW yang ada di Kota Sukabumi," ungkapnya.

Oleh karena itu, salah satu caranya lewat fatwa MUI mengenai kuburan. Namun, bila hal tersebut masih susah, paling konsep kuburannya seperti di Jakarta."Paling alternatif lainnya adalah satu lubang diisi rame-rame. Tapi tetap, minimal satu muhrim," terangnya.

Untuk itu, selain RTRW dan RDTR yang perlu perubahan, Muraz juga mengaku, saat ini sedang  menata dan membangun infrastruktur umum Kota Sukabumi sebagai penunjang selesainya pembangunan jalan Bocimi, double track jalur kereta api dan bandara Sukabumi oleh pemerintah pusat."Kita hanya punya waktu 1,5 tahun untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung, sebelum jalan tol dan jalur kereta api selesai dibangun oleh pusat," akunya.

Makanya lanjut Muraz, pihaknya mengintruksikan kepada dinas terkait untuk membeli lahan pemakaman di luar wilayah Kota Sukabumi, atau di daerah perbatasan."Ini tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar bisa mencari lahan pemakaman di luar kota Sukabumi. Bisa juga diperbatasan kecamatan, sehingga nantinya setiap kecamatan memiliki lahan pemakaman," pungkas Muraz. Arya