Perlu Berbagai Sumber Anggaran Untuk Entaskan Masalah di Daerah 

Salah Satunya Manfaatkan Dana CSR

NERACA

Sukabumi - Permasalahan berbagai sektor yang ada di Kota sukabumi tidak hanya bisa mengandalkan APBD saja, begitu juga dengan permasalahan lainnya, seperti rumah tidak layak huni (rutilahu) yang jumlahnya saat ini sekitar 4500. Meskipun rutilahu tersebut dibantu dari berbagai sumber baik dari pusat, propinsi dan daerah, namun tetap saja tidak bisa menutupi persoalan itu.

Makanya diperlukan berbagai sumber dana lainnya untuk meminimalisir persoalan-persoalan tersebut, diantaranya dari Corporate Social Responsibility (CSR)."Dengan APBD Kota yang hanya Rp1,3 triliun, tidak mencukupi untuk mengentaskan masalah-masalah yang ada saat ini," ujar Sekda Kota Sukabumi Hanafie Zain usai menjadi narasumber dalam kegiatan lokakarya jejaring kerjasama antara lembaga kesejahteraan sosial dengan dunia usaha, di salah satu Hotel Jalan Bahyanagkara Kota Sukabumi, Jumat kemarin (27/10).

Nantinya dengan CSR tersebut, kata Hanafie, bentuk kesepakatan untuk bekerjasama untuk fokus sasaran yang terarah dengan cara mana saja yang menjadi objek mana saja yang menjadi sasaran CSR. tentu saja sebelumnya harus ditawarkan ke berbagai pengusaha baik itu perbankan, perusahaan atau lainya yang memiliki dana itu (CSR)."Misalkan berkaitan dengan rutilahu, kesehatan, ataupun pendidikan. Kita ajukan proposalnya ke semua pengusaha," katanya.

Hanafie juga mengakui jika dana CSR selama ini informasinya tidak jelas, makanya dengan adanya kegiatan ini diharapkan tindak lanjutnya bisa terbentuk tim yang bisa membawa dana CSR yang nantinya bisa dikendalikan dengan benar."Yang penting kita jangan terlalu banyak berharap besar, sekecil apapun kita terima dan nanti dikumpulkan, setelah itu mana dulu yang perlu didanai oleh CSR, apakah itu sektor pembangunan, pendidikan ataupun kesehatan serta lainnya," ujarnya.

Sejauh ini, peran perusahaan dalam CSR dianggap baik responya, seperti halnya dengan salah satu BUMN yang bergerak di jasa telekomukasi yang telah menggelontorkan dana CSR-nya untuk membantu para pelaku usaha. Meskipun diakui Hanafie untuk mendapatkan dana CSR tersebut tidak mudah, karena semua perusahaan yang ada di kota Sukabumi baik itu bergerak di bidang perbankan, jasa dan lainya, mereka harus melaporkan dulu ke pusat, karena yang ada di kita hanya perwakilan atau cabang."Karena kebanyakan di kita hanya perwakilan, jadi harus melaporkan dulu ke pusat karena mereka (perusahan) juga mempunyai proses yang jelas dan tidak asal-asalan," terang Hanafie.

Hanafie juga menghimbau kepada berbagai perusahaan, jika akan mengeluarkan dana CSR-nya lebih baik lihat dulu di sekitar lingkunganya, apakah ada tidak untuk dibantu melalui programnya. karena kata Hanfie, kalau tidak salah program CSR itu ada yang namanya bina lingkungan, bina ekonomi dan lainya."Saya sih berharap perusahaan atau BUMN yang ada di kita lebih baik sasar dulu di sekitarnya, ada tidak yang perlu dibantu. Misalkan, di sekitar kantornya ada rutilahu, atau lainya. Ya, lebih baik itu dulu dibantu," ujarnya.

Ketika disinggung perlukah Kota sukabumi memiliki perda CSR, Hanafie mengungkapkan bisa juga diterapkan, karena nantinya perda itu akan mengikat karena undang-undangnya juga sudah ada."Insha allah segera dibutuhkan, dan perda itu bisa inisiatif dari dewan atau pemerintah," terangnya.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Hudi K Wahyu mengatakan, kegiatan ini sebenarnya hanya media antara lembaga kesejahteraan sosial yang sudah menjadi mitra serta membantu pemerintah termasuk dinas sosial untuk menyelesaiakn masalah kesejahteraan sosial. Maknya pihaknya mengaku, mereka itu dibina serta dilatih agar mereka dapat melakukan perubahan yang nantinya mempunyai usaha."Makanya dengan forum CSR ini teman-teman mitra sosial ini mempunyai usaha," singkatnya. Arya