Oleh: Ridwan Chaidir

Peristiwa ledakan dahsyat di sebuah pabrik yang memproduksi kembang api dan sejenis petasan di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Kamis (26/10), telah memakan korban meninggal tidak kurang dari 47 orang.

Peristiwa naas yang menyebabkan karyawan pabrik PT Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS) tersebut tewas terbakar dan puluhan lainnya luka terbakar yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB, seharusnya tidak banyak memakan korban jiwa bila pemilik pabrik mengantisipasi sejak dini, terutama membuat pintu-pintu darurat yang bisa akses secepatnya keluar dari pabrik tersebut.

Musibah kebakaran disertai ledakan yang belum diketahui penyebab pastinya, dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian itu diperkirakan banyaknya korban meninggal karena mereka terjebak di dalam pabrik, dan kesulitan untuk melarikan diri karena minimnya pintu keluar.

Kapolsek Teluknaga AKP Fredy Yuda mengatakan, korban terbakar adalah para pekerja yang sedang melakukan proses pengepakan. "Karena api cepat membakar dan ditambah dengan beberapa ledakan maka membuat korban tak bisa menyelamatkan diri," katanya.

Sementara itu Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombespol Harry Kurniawan, menjelaskan para korban telah dievakuasi dan yang mengalami luka bakar sudah dirawat di beberapa rumah sakit terdekat di Tangerang dan Jakarta. Korban meninggal dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan indentifikasi.

Pabrik yang tergolong memiliki risiko tinggi dari ancaman bahaya kebakaran itu tampaknya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat, apalagi lokasi berdirinya sangat dekat dengan permukiman warga.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, berjanji akan menginventarisir sejumlah pabrik dan pergudangan di Kecamatan Kosambi yang rawan bencana pascakebakaran pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS) di Desa Belimbing. "Telah dibentuk tim sebagai upaya untuk mengantisipasi kasus serupa pada waktu mendatang," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Ahmed mengatakan tim tersebut terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Satpol PP, Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan melibatkan petugas kecamatan.

Ia mengatakan setelah inventarisir pabrik yang berpotensi rawan kebakaran itu dicarikan solusi apakah dipindahkan atau tetap berada di tempat asal dengan berbagai persyaratan. Menurut mantan anggota Komisi I DPR RI itu bahwa upaya tersebut untuk meminimalisir korban bila terjadi kasus serupa.
Demikian pula inventarisir menyangkut sistem keamanan di kawasan pabrik maupun kawasan pergudangan yang ada di Kosambi dan Teluknaga.

Kebakaran di Kosambi sudah sering terjadi terutama kawasan pergudangan yang menyimpan zat kimia, kertas serta bahan yang mudah terbakar lainnya. Tim tersebut akan bekerja setelah penyidik dari kepolisian rampung bekerja untuk memeriksa dan mendatangi satu persatu pabrik dan gudang.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan tenaga medis pemulihan trauma seperti psikiater dan psikolog bagi keluarga yang menjadi korban meninggal dunia akibat kebakaran gudang pabrik kembang api di Kosambi.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta mengatakan tim ini dipimpin Karo Sumber Daya Manusia dan Personil Polda Metro Jaya.

Pekerjaan Rumah Pemda

Peristiwa memilukan yang mengakibatkan sejumlah warga kehilangan keluarganya itu tentu tidak diharapkan terulang kembali pada masa mendatang, dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah baik tingkat kabupaten maupun kota yang di wilayahnya terdapat pabrik yang rawan atau mudah terbakar.

Belajar dari peristiwa kebakaran pabrik kembang api dan sejenis petasan di Kosambi, Kota Tangerang, Gubernur Banten Wahidin Halim meresponnya dengan mengingatkan kepada para bupati dan wali kota agar tidak mudah memberikan izin kepada industri yang memiliki risiko tinggi menimbulkan kebakaran, dan perlu memenuhi persyaratan terlebih dahulu.

"Harus ada pengendalian dalam perizinan yang memberikan dampak yang berbahaya. Saya kira saya minta kepala daerah harus melakukan kaji ulang, melakukan penelitian mengenai dampak lingkungan. Kemarin untung tidak melebar ke kawasan sekitar yah, tapi tentunya saya sebagai gubernur merasa prihatin yang menimpa korban begitu banyak," kata Wahin Halim.

Oleh karena itu, kedepan perlu dilakukan setiap kegiatan izin usaha atau industri, perlu adanya deteksi dini dan pengawasan langsung secara berkala.

Dimulai dari proses izinnya, harus dipenuhi diperketat syarat-syarat dan standar-standar kelayakan sebauah izin usaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyrakat ataupun para karyawannya.

Wahidin mengakui di lokasi terbakarnya gudang petasan tersebut ada persoalan yakni adanya industri yang bersatu dengan kawasan permukiman. Namun ketika pemerintah akan melakukan tindakan seperti penutupan terhadap industri tersebut, berharapan dengan masalah tenaga kerja dan masalah sosial lainnya.

"Jadi memang pemerintah juga belum mampu melakukan penertiban ini karena ada konsekuensi yaitu masalah tenaga kerja. Biasanya pabrik atau industri ketika akan tutup, kita dihadapkan dengan persoalan tenaga kerja," kata Wahidin.

Wahidin meminta agar langkah-langkah dalam perizinan industri tersebut ditempuh supaya tidak terulang kembali kejadian serupa. Ia mencontohkan dalam izin mendirikan bangunan sebuah industri, biasanya ada persyaratan dari pemadam kebakaran agar dalam bangunan tersebut disediakan alat untuk pemadam kebakaran.

Ia mengaku sudah memerintahkan dinas/instansi terkait untuk meninjau langsung ke lapangan terkait kejadian musibah tersebut, untuk memutuskan apa yang harus segera dilakukan.

Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kasus Kebakaran Pabrik Kembang Api PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kosambi, Tangerang.

"Apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan norma keselamatan kerja dengan baik dan benar. Norma keselamatan kerja tersebut adalah meliputi aspek-aspek ketenagakerjaan terutama ya, keselamatan bagi para pekerja," kata Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Priyanto di Kantor Kemnaker, Jakarta.

Kemenaker telah menerjunkan tim pengawas ketenagakerjaan ke okasi kejadian dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mendalami kasus tersebut. Tim tersebut akan fokus mendalami kemungkinan pelanggaran pada aspek ketenagakerjaan di antaranya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). 

Sugeng menjelaskan aspek K3 yang diselidiki berkaitan dengan sarana dan prasarana K3 di lingkungan kerja seperti penyediaan alat pelindung pekerja, pintu evakuasi, dan sebagainya. "Ini yang merupakan kewajiban kerja perusahaan, untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja yang aman, yang terkait dengan keselamatan pekerja," jelasnya.

Selain itu, tim Kemnaker tersebut juga akan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja seperti jaminan sosial dan upah. 
"Kami akan melihat satu persatu tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Terutama yang menjadi korban untuk memperoleh hak-haknya," kata Sugeng. (Ant.)