KOTA SUKABUMI

Angka Kemiskinan Masih Dibawah Rata-rata Jabar dan Nasional

NERACA

Sukabumi - Angka kemiskinan warga Kota Sukabumi masih dibawah angka rata-rata Propinsi Jawa Barat (Jabar) dan nasional. Maskipun, saat ini angka tersebut diklaim mengalami penurunan dari 8,78% menjadi 8,76% dari jumlah penduduk sekitar 340 ribu.

"Meskipun belum sampai satu digit, tapi mudah-mudahan kedepanya bisa terus mengalami penurunan," ujar Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi usai mengikuti acara Rapat Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di salah satu Hotel kawasan Suryakencana Kota Sukabumi, Selasa (24/10).

Fahmi mengatakan, jika mengacu terhadap Millenium Development Goals (MDGs) angka kemiskinan tersebut harus bisa turun sampai diangka 7% ditahun 2018 mendatang. Namun kata Fahmi, melihat angka inflasi dan kondisi negara yang saat ini tidak stabil bisa dikatakan sulit."Mudah-mudahan target MDGs bisa tercapai sampai diangka 7 persen. Ya, kita akan terus berusaha," katanya.

Angka kemiskinan tersebut tambah Fahmi, dapat dilihat dari dari interpensi jaminan sosial, jaminan pemberdayaan dan juga insfratuktur. Sehingga ketiga hal tersebut yang sangat berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan. Misalkan dalam Jaminan sosial, masyarakat mendapatkan fasilitas seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), begitu juga mengenai infratruktur contohnya seperti rumah tidak layak huni (rutilahu) dan lain sebagainya.

Dan sejauh ini peranan ketiga sektor tersebut tergolong efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Meskipun kata Fahmi, belum begitu maksimal."Disisi lain juga, bahwa kualitas warga sukabumi harus dirubah, jangan sampai masyarakat senang menerima bantuan," terangnya.

Dari data yang ada, lanjut Fahmi, Kecamatan Warudoyong wilayah tertinggi dalam kemiskinan, kemudian disusul oleh kecamatan Cikole, Citamiang, Cibereum, Lembursitu, Baros dan terakhir Gunugpuyuh."Kemiskinan tertinggi ada di kecamatan warudoyong, hal itu bisa terlihat dari sisi pendidikan. Artinya, banyak dari masyarakatnya yang hanya mempunyai ijazah pendidikan Sekolah Dasar (SD)," terangnya. 

Makanya, kata Fahmi untuk menekan angka kemiskinan di Kota Sukabumi, pihaknya akan terus melanjutkan ketiga program tersebut, serta didukung dengan memiliki data yang berdasarkan by name by address. Hal itu akan akan memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga.

"Maksudnya jika berdasarkan by name by address kita bisa lihat faktor yang bisa menjadikan kemiskinan, misalkan pendidikan, apakah disitu hanya sampai sekolah dasar, segera kita masukan ke paket B untuk melanjutkanya begitu juga seterusnya. Makanya dengan adanya rapat TKPK ini diharapkan menjadi tim yang solid dalam kerangka mencari ataupun merumuskan hal-hal yang perlu dilakukan dalam meurunkan angka kemiskinan," kata dia. Arya