Menko Polhukam - Usulan Pembentukan Densus Tipikor Untuk Kebaikan

Wiranto

Menko Polhukam

Usulan Pembentukan Densus Tipikor Untuk Kebaikan

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menyatakan usulan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di Polri pada dasarnya mengarah untuk kebaikan.

"Saat ini masih prematur, nggak perlu diributkan, diperdebatkan, nanti akan dibahas secara seksama, tapi yang pasti bahwa nanti akan mengarah kepada kabaikan," kata Wiranto usai mendampingi Presiden Jokowi menutup Kongres XI LVRI di Jakarta, Kamis (19/10).

Wiranto menyebutkan Presiden Jokowi sudah menjelaskan bahwa usulan pembentukan Densus Tipikor sekarang sedang digodok Polri yang merupakan bagian dari semangat untuk mengambil bagian dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia."Memang semua elemen bangsa sekarang sadar betul bahwa korupsi tidak pernah habis, selalu ada bahkan sudah merambah ke beberapa institusi yang tadinya tidak ada," ujar dia.

Menurut dia, semangat memberantas dan mencegah korupsi itu ada, termasuk di Polri yang diikuti dengan usulan pembentukan Densus Tipikor."Ini usulan atau pemikiran untuk bersama-sama memberantas korupsi itu. Karena baru pemikiran tentu melalui proses yang panjang, nanti akan ada rapat kabinet terbatas, ada rapat koordinasi di Kemenko Polhukam karena sebelum Ratas yang dipimpin Presiden sudah ada instruksi agar dibahas dulu di Kemenko Polhukam," kata dia.

Menurut dia, sebelum dibahas di ratas, usulan itu akan dibahas dulu di Kemenko Polhukam termasuk manfaat dan mudlaratnya. Setelah itu nanti baru masuk ke ratas dipimpin presiden dan wapres."Di sana nanti akan diputuskan, saat ini masih prematur, nggak perlu diributkan, diperdebatkan, nanti akan dibahas secara seksama tapi yang pasti bahwa nanti akan mengarah kepada kabaikan," tegas dia.

Mengenai kapan dibahas di rakor Kemenko Polhukam, Wiranto mengatakan belum diputuskan tapi nanti dilihat waktu yang tepat agar semua pejabat bisa hadir sehingga dapat efektif. Mengenai alat kelengkapan Densus, Wiranto mengatakan belum bisa dibahas karena masih usulan."Perbincangan bukan di publik tapi di institusi terkait itu dulu, setelah itu ke DPR, sekarang masih prematur, baru usulan kok," kata dia.

Ia mengakui kritikal point yang kemungkinan dibahas bisa saja menyangkut kewenangan, tanggung jawab pendanaan, keterkaitan dengan lembaga lain."Banyak sekali tidak bisa sehari, karena itu sabar, gak perlu diributkan karena ini usulan. Niat baik kita tampung ke mana larinya, kita atur dengan baik. Presiden sudah menyampaikan ini baru usulan nanti diputuskan dalam persidangan yang lebih komprehensif," kata Wiranto. Ant

BERITA TERKAIT

Pengamat: Regulasi Sering Jadi "Boomerang" untuk Aparat Negara

Pengamat: Regulasi Sering Jadi "Boomerang" untuk Aparat Negara NERACA Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat…

Ini Tempat yang Asik Untuk Berfoto di Kendal

Anda hobi selfie. Kalau iya, datang saja di tempat wisata Radja Pendapa, yang ada di Dusun Segrumung, Desa Meteseh, Kecamatan…

Kementan Optimalkan Rawa Untuk Lahan Pertanian

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian akan fokus mengoptimalkan lahan rawa "swamp land" pasang surut dan rawa lebak sebagai lahan pertanian…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Wakil Presiden ke-6 RI - Kesadaran Tentang Pancasila Mulai Meningkat

Try Sutrisno  Wakil Presiden ke-6 RI Kesadaran Tentang Pancasila Mulai Meningkat Jakarta - Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno menilai…

Rachmawati Soekarnoputri: Indonesia Alami Paradoks

Rachmawati Soekarnoputri: Indonesia Alami Paradoks NERACA Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri, putri Proklamator RI Soekarno, mengatakan Indonesia mengalami paradoks, di mana…

Pengusaha Didakwa Suap Dirjen Hubla Rp2,3 Miliar

Pengusaha Didakwa Suap Dirjen Hubla Rp2,3 Miliar NERACA Jakarta - Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan didakwa menyuap Direktur…