Menko Polhukam - Usulan Pembentukan Densus Tipikor Untuk Kebaikan

Wiranto

Menko Polhukam

Usulan Pembentukan Densus Tipikor Untuk Kebaikan

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menyatakan usulan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di Polri pada dasarnya mengarah untuk kebaikan.

"Saat ini masih prematur, nggak perlu diributkan, diperdebatkan, nanti akan dibahas secara seksama, tapi yang pasti bahwa nanti akan mengarah kepada kabaikan," kata Wiranto usai mendampingi Presiden Jokowi menutup Kongres XI LVRI di Jakarta, Kamis (19/10).

Wiranto menyebutkan Presiden Jokowi sudah menjelaskan bahwa usulan pembentukan Densus Tipikor sekarang sedang digodok Polri yang merupakan bagian dari semangat untuk mengambil bagian dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia."Memang semua elemen bangsa sekarang sadar betul bahwa korupsi tidak pernah habis, selalu ada bahkan sudah merambah ke beberapa institusi yang tadinya tidak ada," ujar dia.

Menurut dia, semangat memberantas dan mencegah korupsi itu ada, termasuk di Polri yang diikuti dengan usulan pembentukan Densus Tipikor."Ini usulan atau pemikiran untuk bersama-sama memberantas korupsi itu. Karena baru pemikiran tentu melalui proses yang panjang, nanti akan ada rapat kabinet terbatas, ada rapat koordinasi di Kemenko Polhukam karena sebelum Ratas yang dipimpin Presiden sudah ada instruksi agar dibahas dulu di Kemenko Polhukam," kata dia.

Menurut dia, sebelum dibahas di ratas, usulan itu akan dibahas dulu di Kemenko Polhukam termasuk manfaat dan mudlaratnya. Setelah itu nanti baru masuk ke ratas dipimpin presiden dan wapres."Di sana nanti akan diputuskan, saat ini masih prematur, nggak perlu diributkan, diperdebatkan, nanti akan dibahas secara seksama tapi yang pasti bahwa nanti akan mengarah kepada kabaikan," tegas dia.

Mengenai kapan dibahas di rakor Kemenko Polhukam, Wiranto mengatakan belum diputuskan tapi nanti dilihat waktu yang tepat agar semua pejabat bisa hadir sehingga dapat efektif. Mengenai alat kelengkapan Densus, Wiranto mengatakan belum bisa dibahas karena masih usulan."Perbincangan bukan di publik tapi di institusi terkait itu dulu, setelah itu ke DPR, sekarang masih prematur, baru usulan kok," kata dia.

Ia mengakui kritikal point yang kemungkinan dibahas bisa saja menyangkut kewenangan, tanggung jawab pendanaan, keterkaitan dengan lembaga lain."Banyak sekali tidak bisa sehari, karena itu sabar, gak perlu diributkan karena ini usulan. Niat baik kita tampung ke mana larinya, kita atur dengan baik. Presiden sudah menyampaikan ini baru usulan nanti diputuskan dalam persidangan yang lebih komprehensif," kata Wiranto. Ant

BERITA TERKAIT

Menko Maritim - Tahun Politik Aman Untuk Berinvestasi

Luhut Binsar Pandjaitan Menko Maritim Tahun Politik Aman Untuk Berinvestasi  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar…

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: 15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang

KPK: 15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan 15 anggota DPRD Sumatera Utara…

PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggota Organisasi Wartawan

PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggota Organisasi Wartawan NERACA Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengajukan permintaan kepada Dewan…

Menko Maritim - Tahun Politik Aman Untuk Berinvestasi

Luhut Binsar Pandjaitan Menko Maritim Tahun Politik Aman Untuk Berinvestasi  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar…