Jenderal TNI Gatot Nurmantyo 

Panglima TNI

Tutup Celah Korupsi di TNI

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI bertekad menutup celah korupsi di lingkungan TNI, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.

"Peran pengawasan dan pemeriksaan kepada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan dan pejabat penerima terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang-jasa secara konsisten guna menciptakan tata kelola yang baik dan bersih," kata Panglima TNI pada pembekalan para pejabat pengadaan barang dan jasa di unit operasi Mabes TNI, khususnya para pejabat yang telah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP) dan pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/10).

Panglima TNI menyampaikan bahwa, saat ini sedang kecenderungan di media mainstream nasional mengenai ketidakefektifan dan kebocoran keuangan negara yang paling besar adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa."Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Itjen TNI ditemukan hasil pengadaan yang terindikasi korupsi, pemborosan, ketidakefektifan, mark-up dan lain-lain yang saat ini sedang dalam proses hukum," jelas dia.

“Jajaran TNI semua harus berkomitmen untuk mengurangi, mencegah dan menutup celah korupsi di lingkungan TNI, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan Alutsista karena hal ini akan melemahkan kekuatan TNI dan menyengsarakan prajurit,” tegas Panglima TNI.

Gatot Nurmantyo mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 beserta turunannya dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI telah mengatur prosedur yang benar dan merupakan landasan bagi TNI.

"Sesuai kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, agar mengutamakan pengadaan dari industri pertahanan dalam negeri, bila hal ini tidak memungkinkan boleh menggunakan pabrikan dari luar negeri, namun harus dengan persyaratan administrasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (kasad) ini. Ant