Fintech Akselerasi Target Keuangan Inklusif

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memandang perkembangan industri Teknologi Finansial (Financial Technology atau Fintech) dapat memudahkan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan sehingga dapat mempercepat pencapaian target keuangan inklusif pemerintah sebesar 75 persen pada 2019. Hal itu seperti dikatakan oleh Direktur Kepala Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif BI, Pungky P. Wibowo.

Menurut Pungky, ada kecenderungan baru Fintech akan menjadi pemain besar. “Positifnya adalah kita punya finansial inklusif 2011 baru 20 persen, kita naikkan dengan lintas sektor meningkat menjadi 36 persen. Pemerintah Jokowi targetkan 75 persen di 2019," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/10).

Para pelaku industri teknologi finansial (tekfin), menurut Pungky, cukup jeli melihat peluang pasar untuk merambah produk dan jasa keuangan yang selama ini belum terakses masyarakat Sehingga, dengan kontribusi akses keuangan tersebut, industri Tekfin juga dinilai telah memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, Pungky mengakui, industri Tekfin juga tidak terhindar dari risiko, seperti ketidakcocokan ketersediaan dana, ketidakcocokan jangka waktu pinjaman dan serangan siber dan ancaman peretas. Untuk itu, menurut dia, perkembangan tekfin harus dibarengi dengan regulasi yang kuat tapi juga tetap bersahabat.

"Tapi fintech perkemangan pesat harus dibarengi regulasi yan kondusif. Impactnya akan kerasa. Konsekuensinya peraturan yang mendorong dan prudent dan ketiga menciptakan iklim bisnis yang kondusif," kata dia. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2016, indeks keuangan inklusif di Indonesia sudah mencapai 67,82 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pelaksanaan atau realisasi edukasi literasi yang dilakukan lembaga jasa keuangan sampai pertengahan 2017 ini masih rendah. Hal ini tercermin dari pelaksanaan realisasi edukasi keuangan pada semester 1 2017 sebesar 5,89%. Padahal, pada periode yang sama, rencana edukasi literasi keuangan mencapai 48,6%.

Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Horas Tarihoran bilang partisipasi tertinggi peningkatan edukasi literasi keuangan tercatat ada di industri perbankan dan pasar modal. "Sedangkan terendah ada di perusahaan asuransi," kata Horas. Dia menambahkan, edukasi dan literasi keuangan ini sangat penting, karena terdapat kesenjangan antara literasi keuangan dengan pemanfaatan produk layanan jasa keuangan. Diharapkan dalam jangka panjang sampai 2019, indeks keuangan inklusif Indonesia bisa menjadi 75%.

BERITA TERKAIT

Bank DKI Raih Penghargaan Top Bank Bidang Fintech

      NERACA   Jakarta - Atas upaya mendorong penerapan transaksi non tunai, Bank DKI memperoleh penghargaan TOP Bank…

Rumitnya Urus Izin di OJK, Timbulkan Fintech Ilegal

Oleh: Rezkiana Nisaputra Banyaknya syarat yang mesti dipenuhi oleh penyelenggara fintech membuat status perizinan fintech lending kian pelik. Meski banyak…

Jadwal Rights Issue MDKA Mundur Dari Target

Rencana PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Yakin Dapat Kendalikan Rupiah

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) yakin dapat mengendalikan pelemahan nilai tukar Rupiah, dimana Senin inimelemah hingga level…

Penyaluran KUR Di Papua Capai Rp703 Miliar

      NERACA   Jayapura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat mengungkapkan hingga semester I…

Asbanda Ingin BPD Berdaya Saing - Gelar Seminar Nasional

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menggelar seminar nasional bertajuk Strategic Positioning Bank Pembangunan Daerah sebagai…