Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI 

Pemerintah pada akhirnya menunda pembatasan BBM yang semula akan diberlakukan mulai 1 April 2011. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan Hatta Radjasa, Menko Perekonomian, untuk penundaan ini. Inflasi tinggi dan kesiapan di lapangan merupakan aspek penentu ditundanya rencana ini.

Begitu pula untuk beberapa waktu ke depan, ancaman inflasi akan arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh oleh pemerintah. Kondisi global dan domestik sangat tidak berpihak pada asumsi pencapaian target inflasi 2011.  

Sejumlah krisis di Timur Tengah melambungkan harga minyak mentah dunia. Krisis yang terjadi di Libya membuat harga minyak jenis Brent pada Rabu (23/2) nyaris menyentuh UD$ 120/barrel. Kondisi ini sangat dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi kalau pembatasan BBM, seperti diungkapkan Menteri Keuangan defisit anggaran pemerintah akan membengkak Rp 3 Triliun selama 2011. Namun, di sisi lain kalau pembatasan ini dilakukan inflasi akan semakin tinggi. Inflasi Januari 2011 mencapai 0,89% yang disumbang oleh meningkatnya harga komoditas pangan seperti beras dan cabai. 

Ancaman inflasi ini yang akhirnya juga membuat Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps. Meski persoalan inflasi di Indonesia lebih disebabkan oleh persoalan di tingkat penawaran (supply-side), langkah BI perlu dilihat sebagai antisipasi betapa seriusnya ancaman inflasi.

Kondisi ini ditambah dengan kenyataan bahwa ketidakmampuan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan juga ancaman gagal panen. Ketidakpastian cuaca juga membuat negara eksportir pangan mengerem ekspor mereka dan meningkatkan harga pangan dunia. 

Persoalan inflasi dipastikan akan menurunkan daya beli rakyat. Ketika hal ini terjadi maka akan berdampak kepada permasalahan sosial-politik. Sejumlah negara seperti India dalam beberapa pekan terakhir berhadapan dengan puluhan ribu demonstran yang berunjuk rasa di New Delhi. Mereka mengeluhkan membumbungnya kenaikan harga yang menambah beban kelompok miskin di India.  

Tingginya harga pangan ditambah dengan pembatasan BBM tentunya berpotensi meningkatkan laju inflasi 2011. Meski penurunan daya beli masyarakat miskin akan dicoba dikurangi melalui kebijakan seperti BLT (bersyarat) namun dikhawatirkan dampak langsung maupun tidak langsung akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan ketepatan waktu (timing) dalam penerapan kebijakan ini.   

Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah perlu berhitung ulang terkait rencana pembatasan BBM. Kondisi ini juga ditambah dengan ketidaksiapan tata aturan dan pelaksanaan di lapangan. Dikhawatirkan ketika rencana ini diterapkan 1 April 2011 maka keributan di tataran teknis di lapangan akan bisa terjadi. Dan kalau ini terjadi akan mengaburkan target penghematan yang ingin dilakukan pemerintah.