Jakarta-Presiden Jokowi ‎memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan penggabungan atau menjual anak perusahaan dari BUMN. Pasalnya, selain untuk meningkatkan efisiensi, banyaknya anak perusahaan BUMN malah menghambat sektor swasta untuk berkembang.

NERACA

Sebelum hal ini dikeluhkan oleh Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, Presiden telah memerintahkan menteri terkait untuk mengevaluasi keberadaan 800 anak perusahaan BUMN. Meskipun ratusan anak perusahaan tersebut bukan dibentuk pada era pemerintahannya.

"Saya setuju, pertama mengenai BUMN. Kemarin di rapat paripurna sudah saya perintahkan, Pak Rosan belum ngomong di sini, saya sudah ngomong kemarin. Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin enggak. Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang bapak ibu. Jangan-jangan juga ada yang main politik," ujarnya saat penutupan Rakornas Kadin di  Jakarta, pekan ini.

Bahkan, menurut Kepala Negara, dirinya sudah memerintahkan anak-anak perusahaan BUMN yang jumlahnya banyak tersebut untuk digabungkan atau dijual. Sebab, lini bisnis usaha anak-anak perusahaan ini bukan sektor yang vital dan justru mengambil peluang yang harusnya bisa digarap pengusaha swasta di dalam negeri.

"Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger, atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blak-blakan seperti itu. Untuk apa gitu," ujarnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan juga diberikan kepada pengusaha swasta di daerah. Ini supaya sektor swasta bisa tumbuh karena mendapatkan kesempatan untuk berkarya.

"Yang kedua, saya sudah perintahkan untuk yang berkaitan dengan BUMN yang di daerah. Diusulkan ke pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Pada pertemuan berikut saya minta masukan problem di setiap daerah apa. Misalnya, PU, BUMN. Apa karena pengusaha daerah enggak siap, atau dikerjakan oleh anak dan cucu (BUMN)," tutur Presiden.

Keinginan Presiden menjual atau menggabungan (merger) anak dan cucu usahanya BUMN, karena tidak sesuai dengan inti bisnis induk usahanya. Masalah ini sudah dibahas di dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Di dalam rapat itu, lanjutnya, Jokowi bahkan sempat memarahi jajaran menteri yang berkaitan dengan masalah tersebut.

“Saya sudah perintahkan kemarin (untuk menjual atau merger cucu BUMN). Ngapain BUMN mengurusi catering, menyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung,” ujarnya.

Saat ini menurut dia, jumlah BUMN mencapai sekitar 118 perusahaan. Namun, anak dan cucu usahanya hampir mencapai 800 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut menurut dia, sudah ada jauh sebelum pemerintahannya. "Yang buat anak cucu BUMN kan bukan saya, sudah ada dari dulu. Dijual saja anak (usahanya), kalau tidak di-merger,” ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dimitrakan dengan pengusaha-pengusaha daerah. Jokowi meenilai, langkah ini dilakukan agar tercipta kondisi usaha yang sehat antar pelaku usaha.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menilai BUMN berekspansi terlampau jauh dengan memiliki anak, cucu, hingga cicit usaha yang tidak sesuai bisnisnya. Hal tersebut menurut dia, bisa mematikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Anak cicit BUMN ini mengambil banyak porsi swasta dan UMKM. Contohnya, ada kegiatan catering untuk internal BUMN yang dibikin oleh cicit mereka. Kami ingin, BUMN ini kembali ke core bisnisnya,” ujarnya.

Secara terpisah, Deputi Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan tersebut pada pekan depan. Dari hasil peninjauan tersebut, ia berharap dapat memperoleh jawaban, apakah bisnis BUMN menggerus bisnis pelaku usaha kecil.

“Fair-nya minggu depan kami akan lihat konglomerasi BUMN seperti apa. Apakah benar kami mengambil pangsanya (pelaku usaha kecil)? Kalau ada contoh yang konkret, mungkin baru bisa kami berikan tanggapan,” ujarnya, Rabu (4/10).

Aloy mengaku, pihaknya selama ini telah meminta BUMN selektif dalam mengembangkan bisnis. BUMN diminta tak membentik anak atau cucu usaha yang bisnisnya bertentangan dengan inti usaha induk usahanya. “Yang penting kami melihat, pembentukan anak usaha itu kepentingannya apa? Kalau fokus, ya dilakukan. Kalau tidak perlu, ya tidak usah. Kami sangat selektif terkait hal tersebut,” ujarnya.

Kemudahan Investasi

Terkait dengan investasi, Jokowi sekali lagi mengingatkan agar setiap kementerian dan lembaga (K/L) memberikan kemudahan dan dukungan penuh kepada investor yang akan masuk ke Indonesia.

"Saya ingin sampaikan sekali lagi kepada seluruh kementerian dan lembaga, jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, pelaku-pelaku usahanya ngomongnya wait and see. Artinya kalau ada masalah di kementerian-kementerian diselesaikan. Dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Apa pun," ujarnya.

Sebab menurut Jokowi, yang bisa menyelesaikan masalah pengangguran dan infrastruktur di Indonesia yaitu para investor. Bahkan 70 persen permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan masuknya investor swasta ke Indonesia.

"Karena yang bisa membuka lapangan kerja, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur itu mereka, 60 persen-70 persen itu di mereka. Jadi tolong yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan investasi betul-betul kita perhatikan," ujarnya.

Selain itu, Presiden meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 difokuskan untuk memecahkan tiga permasalahan fundamental di Indonesia. Ketiga permasalahan tersebut yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

"Saya minta APBN di 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan, yang pertama kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," ujarnya.

Kemudian, terkait dengan pengangguran, kata dia, hal ini berkaitan erat dengan masuknya investasi ke dalam negeri. Dan soal ketimpangan pada Oktober ini mulai dijalankan program perhutanan sosial dan bank wakaf mikro. Kedua program ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah ketimpangan sosial di masyarakat.

"Yang kedua, yang berkaitan dengan pengangguran, ini nanti yang berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya. Yang ketiga berkaitan dengan ketimpangan. Saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu," ujarnya. bari/mohar/fba