Banyak turis yang mulai kurang tertarik untuk berkunjung ke kawasan Malioboro. Alasan, karena malas melihat kesumpekan pedagang kaki lima (PKL) yang membuka lapak di sana. Saat ini, usaha penataan sedang dilakukan. Salah satunya dengan program ’Selasa Wage’, yaitu kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan kelompok PKL Malioboro, di mana mereka tidak akan berjualan di hari tersebut.

Setiap hari dalam penanggalan Jawa tersebut, kelompok PKL tak akan berjualan. Namun, mereka akan tetap datang untuk melakukan pembersihan dan perawatan fasilitas umum yang ada di kawasan Malioboro. Diharapkan, program ’Selasa Wage’ dapat membuat kawasan itu kembali rapi dan teratur, sehingga turis semakin banyak yang berdatangan.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menjelaskan bahwa tujuan dari program 'Selasa Wage' bukan untuk mengusir PKL dari kawasan Malioboro."Tujuannya adalah melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap Malioboro setiap 35 hari sekali. Jika tidak demikian, maka tidak ada waktu untuk membersihkan atau melakukan perbaikan fasilitas di Malioboro," kata Haryadi, seperti yang dikutip dari Antara.

Haryadi pun memberikan apresiasi kepada komunitas PKL Malioboro yang mengikhlaskan waktunya untuk menutup usahanya selama satu hari penuh.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyatakan keberadaan pkl tidak dapat dipisahkan dari Malioboro, sehingga PKL akan tetap diperbolehkan berjualan di sana. Hanya saja, Sri Sultan HB X sepakat jika PKL Malioboro harus ditata agar kondisi kawasan lebih teratur. “PKL tetap harus ada dan ditata, harus dicari jalan keluarnya. Misalnya mendekatkan stok dagangan PKL, sehingga mereka tidak perlu membawa stok saat berjualan," kata Sri Sultan HB X.

Sri Sultan HB X bersama Wali Kota Yogyakarta dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah DIY meninjau langsung program ’Selasa Wage’ perdana yang dimulai hari ini. Mereka berjalan kaki ke dari Titik 0 Kilometer ke kawasan Malioboro, yang memang terlihat lengang saat dikunjungi.