Canaker Kabupaten Sukabumi Buat Kartu Kuning Masih Minim

Canaker Kabupaten Sukabumi Buat Kartu Kuning Masih Minim

NERACA

Sukabumi – Calon tenaga kerja (Canaker) asal Kabupaten Sukabumi yang tercatat membuat kartu kuning masih minim. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten, medio Januari-Agustus canaker yang membuat kartu kuning hanya sebanyak 18.297 orang.

Dari angka 18.297 itu, terdiri dari 8.765 laki-laki, dan 9.532 perempuan. Sementara penempatan kerja pada medio yang sama sebanyak 13.264 orang terdiri dari 5.539 laki-laki dan 7.725 perempuan.“Jumlah itu sesuai laporan perusahaan yang telah merekrut Canaker berdasarkan kartu kuning. Sedangkan 5.033 yang belum mendapatkan kerja, masuk dalam antrian,” ujar Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Ali Iskandar belum lama ini.

Ali Iskandar mengatakan dilihat dari jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 2,4 juta jiwa, target Angkatan kerja hingga tahun 2020 harus mencapai 70 hingga 80 persen dari jumlah penduduk.“Namun ini masih jauh dari harapan. Sekarang paling diangka 20 hingga 40 persen,” terang dia.

Kendati demikian, kata dia, data itu belum valid, karena banyak tenaga kerja yang bekerja tidak menggunakan kartu kuning. Agar data ini valid, sebut dia, Disnakertrans berendana akan membangun sistem informasi managemen ketenagakerjaan.“Untuk membangun sistem ini, akan menjalin kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Pemerintahan Kecamatan, agar updating data valid, sehingga mengetahui calon tenaga kerja secara by name dan by adress,” kata dia.

Fungsi dari sistem informasi itu, guna mengetahui pola informasi asal kerja, serapan tenaga kerja, dan juga berfungsi sebagai perekam datan lengkap pencari kerja.“Sebab salah satu tugas Disnakertrans menyambungkan calon tenaga kerja dengan dunia usaha,” papar dia.

Ali Iskandar menyebutkan, masih banyak warga tidak memanfaatkan sistem yang ada di Disnaker. Hal ini terjadi karena tidak ada kewajiban calon tenaga kerja untuk membuat kartu kuning.“Dan pengusaha juga tidak menggunakan data dinas, karena tidak kewajiban. Selain itu, nilai kepatuhan melaporkan kembali setelah mendapat pekerjaan masih rendah,” jelas dia. 

Ia menyebutkan selama ini Disnakertrans masih melakukan pendataan langsung ke perusahaan guna mengumpulkan data keterserapan tenaga kerja. Rendahnya resapan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi, tanda Ali Iskandar, tak lepas dari tingginya minat pelamar dan masih sedikitnya perusahaan yang berdiri di wilayah itu.“Terus terangtingkat pelamar dan perusahaan masih berbanding jauh,” ungkapnya.

Selain itu, tambah dia, tingkat kompetensi pun sangat mempengaruhi. Dari itu, sebut dia, 0Disnakertrans terus melakukan konseling dan pendampingan.“Dan kami menggali bakat serta minat calon tenaga kerja. Kemudian memberikan surat pengantar ideal,” katanya. Ron

 

BERITA TERKAIT

Raih Award Pembangunan Ekonomi Daerah 2024: - Kota Depok Terbaik Indonesia Turunkan Kemiskinan

NERACA Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memasuki usia hari jadinya ke-25 pada 27 April 2024, kembali meraih prestasi spektakuler…

Raih Award Pembangunan Ekonomi Daerah 2024: - Kota Depok Terbaik Indonesia Turunkan Kemiskinan

NERACA Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memasuki usia hari jadinya ke-25 pada 27 April 2024, kembali meraih prestasi spektakuler…

Ketua Umum Relawan Ndaru Aditya Yusma Berkunjung ke Wamen Ketenagakerjaan, Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU: Membangun Sinergi untuk Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

NERACA Jakarta - Hari Kamis ini, tanggal 25 April 2024, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, terjadi pertemuan silaturahmi yang berkesan antara…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Sangap Surbakti: Silahkan Parpol Pendukung Lawan Politik Prabowo Bergabung, Asal Jangan Ada Kepentingan Politik Jahat!

NERACA Jakarta - Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti menyambut baik mengenai kabar bergabungnya partai politik…

Sekda Kota Sukabumi Tekankan Peningkatan PAD Dalam Mendukung Pembangunan - Diperingatan Hari Otda ke 28

NERACA Sukabumi - Otonomi daerah adalah upaya untuk melakukan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah, dengan maksud mengurangi dominasi pemerintah pusat…

Palembang Raih Penghargaan Penerapan Pelayanan Terbaik Enam Nasional

NERACA Palembang - Pemerintah Kota Palembang Sumatera Selatan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal…