Jakarta – Asisten Deputy Perumahan Kementerian Perekonomian Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan dengan diraihnya peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat Fitch dan Moody’s oleh Indonesia, menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur.

Dia mengatakan hal itu kemarin di Kementerian Pekerjaan Umum didampingi oleh Kepala Pusat Kajian Strategis Kemenpu Hediyanto W. Husaini.

Menurut Wahyu, dengan diperolehnya peringkat tersebut, dia mendapat laporan bahwa setiap hari semakin banyak orang yang datang ke BKPM untuk mengajukan aplikasi penanaman modal. Namun dia tidak tahu persis berapa peningkatan  investasi yang terjadi sebagai dampak kenaikan peringkat tersebut.

“Yang jelas kini Indonesia sudah masuk ke dalam radar para investor di luar negeri sebagai negara yang kondusif untuk penanaman modal, di tengah merosotnya kondisi ekonomi di Amerika dan Eropa,” katanya.

Menurut Wahyu, dengan kondisi investment grade tersebut diharapkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menjadi momentum yang tepat untuk membangun negeri ini.

“Bila sesuai rencana, dan kemajuan ekonomi itu bisa berkelanjutan, maka diharapkan pada 2025 Indonesia bisa menjadi negara maju pada peringkat ke-12 ekonomi dunia,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, semua pihak—baik pemerintah, BUMN, swasta maupun masyarakat—harus bekerja dengan cara yang luar biasa, not business as usual.

Dia mengatakan sepakat dengan seorang pengamat yang berpendapat bahwa investor asing bila masuk ke Indonesia ibarat menyeberangi sebuah jembatan. Setelah melewati jembatan itu, maka akan banyak aral melintang dalam berinvestasi.

“Namun pemerintah dalam hal ini BKPM telah menyatakan akan menyelesaikan proses perizinan paling lama 60 hari,” katanya.

Apabila hal itu bisa dilaksanakan dan kendala-kendala lainnya bisa dihilangkan, dia yakin bahwa hal itu akan semakin mendorong perekonomian nasional.

“Yang penting semua pihak berkemauan politik  yang kuat untuk memajukan perekonomian nasional,” katanya.

Menurut Wahyu, memang kendala yang dihadapi oleh investor untuk masuk ke Indonesia masih cukup banyak, a.l. bidang perizinan, penyediaan lahan, birokrasi, pungutan liar dan daerah-daerah yang berlomba-lomba mengejar PAD.

Apabila semua kendala itu bias diatasi, katanya, maka Indonesia bisa menjadi Negara tujuan investasi melalui skema foreign direct investment (FDI).

Menurut dia, sebenarnya dana-dana yang ada baik di pemerintah, BUMN, swasta maupun masyarakat, sangat banyak. Namun tidak ada salurannya. Namun kini dengan skema public-private partnership (PPP), maka dana BUMN, atau swasta yang banyak bisa disinergikan untuk mempercepat pembangunan.