Pemerintah-KPK Identifikasi Hambatan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah-KPK Identifikasi Hambatan Pemberantasan Korupsi

NERACA

Pekanbaru - Kantor Staf Presiden, KPK, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri bekerjasama dengan Indonesia Legal Roundtable serta sejumlah Universitas di Indonesia melakukan identifikasi berbagai hambatan atau tantangan di daerah dalam pemberantasan korupsi.

"Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk mendorong terbentuknya arah kebijakan anti korupsi yang lebih efektif yang menyasar permasalahan dan kebutuhan daerah dalam rangka merancang fokus dan sasaran Aksi Anti Korupsi untuk tahun 2018," kata Syska Hutagalung dari Kantor Staf Presiden dalam pernyataan yang diterima di Riau, Selasa (19/9).

Menurut Syska, kolaborasi tersebut dilakukan melalui kelompok diskusi terarah yang digelar sepanjang September-Oktober 2017. Sedangkan universitas yang dilibatkan adalah berada di Pekanbaru, Makassar, Medan, Manado, Padang, Bandung, Semarang, Banjarmasin, Surabaya dan Pontianak.

Dalam diskusi itu, kata dia, juga dilakukan dengar pendapat dan lokakarya bersama dengan pemerintah daerah, media lokal, organisasi masyarakat sipil serta tokoh masyarakat."Kegiatan ini digelar berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 akan diperkuat dengan merevisi Perpres 55 Tahun 2012 menjadi Strategi Nasional Anti Korupsi yang dalam kelembagaannya akan terdapat kolaborasi pemerintah (dalam hal ini Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementrian Dalam Negeri) dengan KPK," ujar dia.

Kolaborasi ini akan dipimpin oleh KPK dan menjadi kolaborasi pertama sejak diratifikasinya UNCAC tahun 2006. Untuk menuju dan mempersiapkan kolaborasi yang dimaksud dalam waktu dekat akan disahkan dengan Peraturan Presiden revisi Perpres 55 Tahun 2012.

Sementara itu, dalam diskusi kelompok terarah itu terdapat enam isu dan satu dimensi Aksi Anti Korupsi 2018 yang selaras dengan arah dan program prioritas Presiden, yakni fokus pencegahan korupsi pada sektor penerimaan barang dan jasa, perizinan, penegakan hukum, tata niaga, penerimaan negara, sumber daya alam dan energi serta dimensi daerah.

"Fokus dan dimensi ini disepakati pada Mei 2017 oleh Menteri PPN, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan KPK dalam komitmen untuk kolaborasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata dia.

“Ke depan, kolaborasi ini diharapkan bisa memperkuat upaya pencegahan korupsi di pusat dan daerah dengan menyinergikan anti korupsi yang ada, yang selama dilaksanakan terpisah oleh KPK dan Pemerintah," tambah dia.

Selain itu penguatan dan kolaborasi ini juga untuk memastikan upaya anti korupsi menyasar pada dampak (outcome) dan terukur serta untuk mendorong peningkatan skor CPI Indonesia yang ditargetkan pada angka 45 di tahun 2019.

Selain Syska, diskusi kelompok terarah yang digelar pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia tersebut juga dipandu oleh Fredo Berek dari Sekretariat Nasional Pencegahan dan Pemberantasn Korupsi Kementerian PPN/Bappenas, Timothius Partohap dari KPK dan Bimo Wijayanto dari Staf Presiden.

Sekedar informasi, Perpres 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah Tahun 2012-2014, menyatakan bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sejalan dengan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, dipandang perlu menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Musnahkan Barang Ilegal Rp45 miliar

  NERACA Jakarta - Pemerintah memusnahkan barang-barang ilegal yang menjadi objek penyelundupan dan merugikan negara lebih dari Rp45 miliar yang…

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Pemerintah Berusaha Optimal Jaga Ketersediaan Beras

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)                 Tugas atau fungsi pemerintah untuk rakyat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Dalam Negeri - Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi Kendari - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah…

ICW Peringkat 22 Dunia Versi Lauder Institute

ICW Peringkat 22 Dunia Versi Lauder Institute NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) berada di peringkat…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…