Pemprov Banten Dorong Petani Bentuk Badan Usaha

NERACA

Serang - Pemprov Banten melalui Dinas Pertanian mendorong para petani segera memiliki Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dalam upaya melindungi para petani serta menjamin stabilitas harga produk pertanian di Banten.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani serta melindungi petani dari spekulan dan tengkulak, pihaknya segera membentuk badan usaha milik petani atau badan usaha milik daerah yang bergerak dalam industri pertanian.

Oleh karena itu, pihaknya sudah mengumpulkan pelaku korporasi pertanian di Banten yakni dengan mengumpulkan sekitar 25 perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Banten. Tujuan dikumpulkannya gapoktan tersebut untuk mendengar masukan-masukan terkait korporasi pertanian dalam upaya menyejahterakan para petani di Banten.

"Ini tindaklanjut dari rapat kordinasi terbatas bidang pertanian antara para gubernur dengan Pak Presiden beberapa hari lalu. Makanya tadi Pak Gubernur memberikan arahan dalam upaya penguatan kebijakan pemprov dalam bidang pertanian," kata Agus M Tauchid usai rapat bidang pertanian dengan Gubernur Banten Wahidin Halim serta puluhan gabungan kelompok tani, di Serang, Jumat (15/9).

Agus mengatakan Gubernur Banten berjanji memberikan penguatan dalam bidang teknologi pertanian, infrastruktur serta permodalan melalui kemitraan dengan bank."Tadi Pak Gubernur mengakui kita kalah di teknologi dan juga infrastruktur. Makanya Pak Gubernur janji infrastruktur pertanian ini akan diperbaiki," kata Agus.

Dengan demikian, kata Agus, melalui penyediaan badan usaha milik petani, penguatan teknologi dan infrastruktur, maka produksi pertanian di Banten akan memiliki nilai tambah yang efeknya akan dirasakan oleh petani."Jadi ke depan nilai tambah produksi pertanian di Banten ya harus dirasakan oleh petani Banten. Jangan sampai produksinya di Banten, dibawa ke luar daerah dan nilai tambahnya untuk daerah lain," tambah Agus.

Ia berharap nilai tambah produksi pertanian, baik pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan akan terjadi di Banten serta 'brandingnya' ada di Banten."Contohnya jangan sampai manggis atau padi dari Banten, dibawa ke luar daerah, lalu dibranding dan dijual lagi ke Banten. Ini nilai tambahnya di luar bukan untuk Banten," ujar dia.

Agus juga menekankan agar produksi pangan seperti beras, tidak sampai dijual keluar dalam bentuk gabah, tetapi harus dalam bentuk beras yang sudah dibranding."Nanti penampungannya bisa melalui badan usaha milik petani tadi. Jadi, para tengkulak bukan menjadi musuh kami, tetapi menjadi mitra kami," kata dia.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan dengan keberadaan badan usaha milik petani, badan-badan usaha miliki desa, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan para petani dari para tengkulak, rentenir atau para pengijon sehingga setiap musim panen, para petani tersebut tidak 'diserbu' dan tidak ketergantungan terhadap tengkulak, rentenir atau para pengijon."Tadi juga saya dengan beras dari sini sudah diborong dan dibawa ke Kerawang. Jadi petani tidak merasakan keuntungan," kata Wahidin Halim. Ant