NERACA

Jakarta – Anggota DPR Komisi VII Rofi Munawar mendesak pemerintah menunda rencana impor gas alam cair (LNG) dari Singapura. "Sudah sepantasnya pemerintah menunda rencana impor gas dari Singapura karena potensi gas di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri," ujar Rofi di Jakarta, Rabu (13/9).

Apalagi, menurut dia, pada 2018, ekspor LNG dengan volume 5,5 juta ton per tahun (MTPA) ke Korea Selatan dan Jepang akan berakhir, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.

"Gas bumi bukanlah komoditas ekspor lagi. Paradigma gas bumi sebagai modal dasar pembangunan industri dalam negeri dan juga upaya mewujudkan kedaulatan energi jangan hanya jargon saja, tapi harus diimplementasikan," jelasnya.

Ia menilai langkah pemerintah yang berkeras mengimpor LNG dari Singapura menunjukan lemahnya kebijakan kedaulatan energi nasional dan juga memperlihatkan pengelolaan neraca gas yang tidak cermat. "Kerasnya usaha pemerintah untuk mengimpor LNG dari Singapura membuktikan minimnya terobosan dan tidak cermat dalam mengelola neraca gas nasional," kata dia.

Rofi menambahkan produksi gas bumi Indonesia pada 2016 tercatat mencapai 6.775 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sebanyak 59 persen atau 3.997 MMSCFD digunakan di dalam negeri. Sisa 41 persennya atau 2.778 MMSCFD diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG 29,36 persen dan pipa 11,55 persen.

Saat ini, sebagian besar penggunaan gas dikonsumsi oleh sektor Industri di luar pupuk yaitu sebesar 23,26 persen. Khusus industri pupuk, penggunaan gas dalam negeri mencapai 9,58 persen.

Sementara, sektor kelistrikan mengambil porsi gas bumi dalam negeri sebesar 14,61 persen atau sebanyak 584 MMSCFD. Kementerian ESDM memproyeksikan proyek listrik 35.000 MW membutuhkan gas bumi 1.100 MMSCFD.

"Jika pemerintah cermat, dari angka-angka itu terlihat bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gas buminya sendiri tanpa harus melakukan impor. Termasuk, untuk proyek listrik 35.000 MW, masih dapat dipenuhi dari produksi gas bumi di dalam negeri," ujarnya seperti dikutip dari laman Antara. Di samping itu, lanjutnya, masih ada pula tambahan potensi pasokan gas bumi Blok Masela yang cukup besar.

Senada dengan Rofi, anggota DPR Komisi VII Ahmad M Ali menyesalkan sikap pemerintah yang mengadakan kontrak impor LNG dengan salah satu perusahaan asal Singapura yakni Keppel Offshore & Marine LNG.

"Jika memang benar ada kontrak impor LNG dengan Keppel sebuah perusahaan Singapura itu sangat disayangkan. Awalnya kita mengira ini hanya sekedar rencana semata, mengingat besarnya kargo LNG kita yang tidak laku setiap tahunnya," ungkap Ahmad.

Kontrak tersebut untuk pengadaan gas dan minyak dari salah satu perusahaan asal Singapura dengan alasan pemenuhan kebutuhan energi listrik oleh PLN. Ahmad mengatakan, harga mungkin bisa jadi pertimbangan pemerintah. Dikarenakan perusahaan tersebut menawarkan harga sekitar 3,8 dolar AS/mmbtu.

"Mungkin kalau logikanya B to B, bisa jadi cocok dengan harga itu karena memang terbilang murah. Tetapi pemerintah harus ingat bahwa PLN adalah perusahaan negara yang harusnya bisa saling mengisi dengan Pertamina, terutama membeli kargo LNG dalam negeri," terangnya.

Ahmad menyebut menangani masalah energi tidak bisa sekedarnya saja, apalagi dalam kacamata bisnis mengandalkan peran Kartel dan broker. Mesti ada skema yang padu dan terintegrasi lewat road map Industrialisasi nasional.

PLN, urai dia, sebagai perusahaan listrik negara dapat menjadi mitra strategis dengan pertamina untuk mendorong lahirnya kawasan industri berbasis energi gas. "Banyak cara bisa dengan bangun kota gas, pemukiman dapur berbasis gas, konversi bahan bakar untuk nelayan, listrik industri UMKM misalnya semua itu memungkinkan," sebutnya.

Secara terpisah akademisi UGM Fahmy Radhi mengingatkan rencana PT PLN mengimpor gas alam cair dari Singapura, berpotensi masuknya mafia migas. "Impor gas akan menjadi sasaran mafia migas untuk berburu rente seperti yang terjadi pada impor BBM," ujarnya. munib