Legislator Tangerang Harapkan Prioritas Pembenahan Sektor Perizinan

NERACA

Tangerang - Legislator Kabupaten Tangerang, Banten, mengharapkan pemerintah setempat memprioritaskan pembenahan sektor perizinan oleh instansi terkait agar investor merasa nyaman menanamkan modal di daerah ini.

"Banyak laporan yang diterima bahwa petugas bagian perizinan seolah mempersulit sehingga menimbulkan biaya tinggi," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi di Tangerang, Senin (11/9).

Ahmad mengatakan beberapa petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemkab Tangerang terkesan menghambat perizinan. Bahkan petugas tertentu ada saja yang bertindak arogan dan tidak melayani seperti bila investor yang mengurus maka ada saja dokumen yang belum lengkap. Demikian pula ada campur tangan pihak tertentu dalam perizinan sehingga investor enggan untuk mengurus dan lebih memilih melalui calo.

Untuk itu, kata dia, perlu dibenahi masalah perizinan dengan harapan lebih baik dan memberikan pendapatan ke kas daerah. Padahal Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar telah memerintahkan aparatnya terutama bagian perizinan mempermudah investor bila memang semua persyaratan terpenuhi.

Dia mengatakan sistem pelayanan terpadu satu pintu hanya dianggap slogan dan belum sepenuhnya diterapkan oleh arapat DPM-PTSP tersebut. Pihaknya juga mendapatkan laporan dari warga tentang belum adanya tarif resmi dalam perizinan sehingga membuka peluang bagi petugas untuk menyalahgunakan. Pengawasan bidang perizinan harus ditingkatkan agar tindakan penyalahgunaan oleh oknum petugas tidak memberatkan warga dalam mengurus aneka keperluan izin.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tangerang Dahyat Tunggara mengatakan masih ada aturan yang tumpang tindih menyangkut perizinan."Pelayan di loket perizinan juga tidak ramah, ini juga menjadi persoalan, selain tarif resmi yang tidak ditentukan," kata dia. Ant